JAKARTA – Penyerahan jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI dari Letnan Jenderal Yudi Abrimantyo kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rabu (25/3/2026) dinilai bukan sekadar rotasi administratif biasa. Langkah ini dipandang sebagai sinyal kuat bahwa institusi TNI tengah menghadapi ujian akuntabilitas dan legitimasi yang serius di mata publik.
Peristiwa ini menjadi sorotan tajam lantaran terjadi di tengah mencuatnya dugaan keterlibatan personel BAIS TNI dalam kasus penyiraman air keras terhadap aktivis Kontras, Andrie Yunus. Analis Politik dan Militer dari Universitas Nasional (UNAS), Dr. Selamat Ginting, menilai situasi ini mempertaruhkan kredibilitas sistem intelijen militer Indonesia.
Konsolidasi dan Manajemen Krisis
Menurut Selamat Ginting, langkah Panglima TNI mengambil alih langsung kendali BAIS mencerminkan pola klasik manajemen krisis dalam organisasi militer. Strategi sentralisasi kendali ini bertujuan untuk stabilisasi cepat dan memastikan rantai komando tetap solid.
"Dalam struktur militer, terutama pada satuan strategis seperti BAIS, setiap pelanggaran personel tidak dianggap berdiri sendiri. Ini dibaca sebagai potensi gangguan terhadap kohesi satuan dan keamanan informasi," ujar Ginting.
Ia menambahkan bahwa pengambilalihan ini menunjukkan dua hal krusial: pertama, kasus ini dianggap sangat serius sehingga harus ditangani di level tertinggi; kedua, adanya kebutuhan untuk "sterilisasi organisasi" guna mencegah loyalitas ganda yang dapat menghambat investigasi hukum.
Respon Politik dan Persepsi Publik
Kasus yang menimpa Andrie Yunus ini juga telah menarik perhatian Presiden Prabowo Subianto, yang secara tegas meminta Mabes TNI mengusut tuntas perkara tersebut. Ginting menilai, respon cepat TNI merupakan bentuk manajemen persepsi untuk menjaga tingkat kepercayaan publik yang selama ini relatif tinggi.
"Jika tidak ditangani secara transparan, kasus ini berpotensi menjadi krisis kepercayaan. TNI berusaha mengirim pesan bahwa institusi tidak mentolerir pelanggaran, meski melibatkan unit strategis sekalipun," jelasnya. Langkah preventif ini juga dinilai penting untuk mencegah politisasi isu yang dapat menghidupkan kembali trauma masa lalu terkait peran militer di ruang sipil.
