Stabilitas politik pasca transisi kepemimpinan nasional harus segera diikuti dengan penguatan fundamental tata kelola pemerintahan. Masyarakat menuntut percepatan reformasi birokrasi yang lebih adaptif dan transparan, terutama dalam menghadapi tantangan era digital.
Salah satu fakta utama adalah masih adanya disparitas signifikan antara regulasi yang ambisius dengan implementasi pelayanan publik di tingkat daerah. Efisiensi anggaran dan waktu dalam proses perizinan serta layanan dasar seringkali menjadi indikator utama kegagalan birokrasi.
Latar belakang urgensi reformasi ini didorong oleh tingginya ekspektasi publik terhadap pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Pengalaman panjang menunjukkan bahwa birokrasi yang lamban menjadi hambatan serius bagi investasi dan pemerataan pembangunan ekonomi.
