DPP LSM GEMPPAR Kritik Bimtek BPD dan Aparatur Desa se Kecamatan Cikupa, Terkesan Menghambur-Hamburkan Anggaran

TANGERANG - Sekjen DPP LSM GEMPPAR Nuryadi, mengungkapkan bahwa gelaran Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan BPD Tahun 2022 di Hotel Yasmin, Cianjur, Sabtu (28-29/10/2022), terkesan menghambur-hamburkan anggaran.

Kegiatan tersebut digelar oleh Kecamatan Cikupa bersama PT. Benteng Muda Nusantara Gemilang."Jika dinilai, Kecamatan Cikupa dan PT. BMNG terkesan menghambur-hamburkan anggaran melakukan bimtek hingga keluar daerah," tuturnya.

Menurutnya, Bimtek yang di prakarsai oleh kecamatan ini agak tidak masuk akal, acara yang digelar Jumat dan Sabtu tidak ada materi bimtek yang berbobot dan terkesan hanya untuk kegiatan liburan saja, Pasalnya kegiatan tersebut tidak sesuai dengan acara yang sudah diagendakan, hanya 1 jam materi bimtek yang disampaikan sekitar jam 5 sore sampai menjelang magrib, acara tersebut langsung ditutup pada malam harinya,

Sungguh sangat disayangkan anggaran 18.000.000 per Desa yang diduga di ambil dari sumber Dana Desa hanya dihambur hamburkan untuk kegiatan yang tidak efisien, pemerintah Kecamatan Cikupa Yang seharusnya ikut turut serta merampingkan anggaran tapi ini malah membengkakan anggaran

Bimtek juga tak efisien, jika pada akhirnya penerapan di lapangan tak nyata dan hasilnya hanya senam dan pembagian door prize," ungkap Nuryadi.

Lebih baik, kata dia, setiap desa lebih fokus terhadap masyarakat secara langsung, gunakan dana desa demi kepentingan masyarakat.

Pemerintah Kecamatan, disarankan untuk lebih peka terhadap nasib masyarakat disaat perekonomian masyarakat saat ini sedang sulit, bukan melakukan kegiatan yang menghambur-hamburkan uang rakyat."Bimtek jadi terkesan adanya kegagalan dalam menyusun program kerja, sehingga dana untuk rakyat sia sia.

Karena tak perlu hingga keluar daerah, jika ingin meningkatkan mutu aparatur desa dan BPD Sebab kultur daerah dan masyarakat di setiap daerah berbeda, maka hasil bimtek terkadang juga tak relevan dengan masyarakat lokal kita," terangnya.

Nuryadi menegaskan, jika dibutuhkan bimtek guna menambah wawasan aparatur desa atau BPD, lebih efisiennya dengan cara mendatangkan narasumber untuk memberikan pelatihan. Biaya lebih hemat, sebab hanya membiayai beberapa saja

Jika, bimtek di luar tentunya akan mengeluarkan biaya yang besar. Kenapa tidak mendatangkan narasumber atau pelatihan bimtek saja? Tentunya lebih menghemat anggaran. Apakah bimtek ini hanya untuk ajang jalan-jalan?" tuturnya.

Nuryadi juga mengungkapkan bahwa pelatihan keluar daerah terkesan pelarian dari ketidakmampuan pengguna anggaran dalam menyusun program kerja baik secara fisik maupun pemberdayaan masyarakat, tutupnya. (Hadi)