Antara Kekuasaan yang Dikuasai dan Sinergitas  Tanpa Batas

OPINI. Portal7.co.id,- Kekuasaan dan dikuasai mempunyai kata dasar yang sama, yakni kuasa yang berarti memiliki hak atas sesuatu, baik itu materil maupun immateril ataupun sebuah jabatan. Dari sisi lain, kata kuasa juga dapat berarti hubungan timbal balik, memberi dan menerima seperti, antara pemberi kuasa dan yang diberi kuasa.

Sedangkan sinergitas yang memiliki kata dasar sinergi adalah kerjasama gabungan dari beberapa unsur untuk mendapatkan hasil yang baik atau maksimal. Sinergi berasal dari bahasa Yunani yaitu synergos yang berarti bekerja bersama-sama.

Dari sudut pandang penulis, sinergitas memiliki sisi positif dan negatif, baik dan buruk.

Sisi buruk sinergitas dapat dilihat diberbagai pemberitaan dan sosial media dari viralnya kasus Vina Cirebon yang menenggelamkan viralnya kasus mega korupsi sebesar 300 triliun rupiah di pertambangan timah. Pertanyaannya, kenapa sekarang semua baru diungkap dan dikembangkan? Seperti kasus Vina Cirebon yang sempat heboh di tahun 2016 kemudian viral lagi karena tayangnya film karya anak bangsa dengan judul "Vina Sebelum 7 Hari". Itupun sang sutradara mendapatkan intimidasi agar penggarapan film tersebut dihentikan (berbagai sumber-red). Begitu juga dengan kasus mega korupsi, kenapa baru sekarang diungkap, seakan-akan dikembangbiakkan/pembiaran hingga menjadi 300 triliun.

Semua itu jelas merugikan masyarakat, lebih menyakitkan lagi tersangka korupsi (koruptor) selalu tersenyum bak bintang iklan saat dijepret kamera. Belum lagi masalah yang cukup kompleks di dunia pendidikan, salah satunya kasus yang masih hangat di kota Medan, Sumatera Utara. Kasus-kasus diatas mungkin pula banyak terjadi di daerah lain.

Dari uraian singkat diatas, sisi positif sinergitas sudah jelas, bahwa bekerja bersama-sama untuk hasil yang baik dan maksimal. Namun semua itu terbantahkan dengan banyaknya kasus di negara kita ini.

Kasus-kasus diatas hanya sebagian kecil, masih banyak lagi di daerah lain dari berbagai sektor/bidang seperti infrastruktur/pembangunan yang mencakup kepentingan masyarakat umum yang notabene nya anggarannya bersumber dari pajak masyarakat. Salah satunya di Kabupaten Bogor, daerah dimana penulis berdomisili.

Kabupaten Bogor sebagai daerah penyangga ibu kota negara, dalam hal pemerataan pembangunan di segala bidang cukup diacungi jempol. Namun banyak oknum penyedia jasa/rekanan pemerintah dalam pelaksanaan banyak melakukan praktek-praktek kecurangan untuk mendapatkan keuntungan lebih, seperti pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi atau tidak sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan.

Anehnya lagi, begitu banyak pemberitaan miring terkait pekerjaan tersebut oleh awak media sebagai sosial kontrol dianggap angin lalu. Hal ini dapat dilihat dari begitu gampangnya pihak-pihak terkait sebagai pemilik kuasa seperti, pejabat pembuat komitmen (PPK), Kepala Bidang (Kabid) bahkan Kepala Dinas untuk membubuhkan tanda tangan di berkas untuk pencairan anggaran. Walaupun atas temuan-temuan tersebut dilakukan audit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) dan dikenakan sanksi pengembalian uang, alangkah baiknya pemberitaan-pemberitaan miring terkait pembangunan tersebut dikaji oleh pihak-pihak terkait tersebut. Bukankah mencegah lebih baik.

Berdasarkan hal ini pula adanya kekuasaan yang dikuasai oknum-oknum tertentu, seperti dari asosiasi kontraktor dan lembaga lainnya dan ini diduga ada sinergitas tanpa batas.

Terakhir, Indonesia berduka di bidang IT, dimana Pusat Data Nasional (PDN) dibobol hacker dan kasus ini sedang didalami. Banyak masyarakat berpendapat ini sebuah lelucon yang tidak lucu.

Diakhir tulisan ini, marilah kita berbenah ke arah yang lebih baik, dimulai dari diri sendiri. Semoga Indonesiaku baik-baik saja dan tetap jaya, Wassalam.

Oleh: Yuszuardi