PORTAL7.CO.ID - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya secara tegas mendorong seluruh pemerintah daerah di Indonesia untuk segera mempercepat proses sinkronisasi program pembangunan di wilayah masing-masing agar sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional. Dorongan ini disampaikan dalam acara Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 yang diselenggarakan pada hari Sabtu.
Langkah percepatan sinkronisasi ini dinilai sangat krusial untuk menjamin bahwa setiap kebijakan dan pembangunan di tingkat lokal benar-benar selaras dengan arah kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bima Arya, yang juga merupakan mantan Wali Kota Bogor, menekankan pentingnya keselarasan ini dalam konteks dinamika kepemimpinan daerah saat ini.
Dalam kesempatan tersebut, Bima Arya menyoroti bahwa kepemimpinan kepala daerah saat ini memasuki fase tantangan baru yang mungkin berbeda dengan dekade sebelumnya. Ia mengutip pandangan yang menyebutkan bahwa era sekarang bisa menjadi masa yang penuh tantangan bagi seorang kepala daerah.
"Saat ini ini fase gelombang 3 atau 4 dengan tantangan yang bisa sama dan berbeda dengan sebelumnya. Ada yang mengatakan masa tidak enak untuk menjadi kepala daerah," ujar Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Bima Arya menjelaskan bahwa ia telah melakukan observasi mendalam terhadap evolusi gaya kepemimpinan daerah sejak dimulainya era pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dua dekade lalu. Ia membagi perkembangan tersebut ke dalam beberapa gelombang inovasi.
Ia menguraikan bagaimana gelombang kepemimpinan awal dipimpin oleh figur seperti Wali Kota Solo dan Bupati Sragen, dengan Presiden Jokowi sebagai ikon utamanya yang berfokus pada kebutuhan dasar, pekerjaan, dan UMKM. "Sejak pilkada 2005 saya mengamati banyak langgam kepemimpinan di daerah. Gelombang pertama ada Wali Kota Solo, Bupati Sragen. Pak Jokowi sebagai ikonnya. Saat itu inovasi khas ada pada kebutuhan dasar kesehatan di Bali, Pak Jokowi dengan lapangan pwkerjaan dan UMKM dan hal lain yang dirasakan warga. Berikutnya gelombang Risma, Ridwan kamil, Azwar Anas, ini juga dikenal dengan hal-hal khas dan familier dengan smart city, inovasi dan kolaborasi," kata Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Mantan Wali Kota Bogor ini juga mengakui bahwa setiap periode kepemimpinan selalu dihadapkan pada hambatan unik, termasuk guncangan eksternal seperti pandemi global yang kerap mengganggu rencana strategis daerah. Hal ini seringkali menjadi keluhan utama yang didengar oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Di Kemendagri, kami sering mendengar curhatan kepala daerah, tak sedikit yang komplain mengeluh, tapi ada juga yang semangat. Jadi kenapa judul hari ini akselerator negeri, karena sejatinya bahasan utama adalah akselerasi. Bagaimana visi misi presiden di tingkat nasional nyambung dan terakselerasi dengan daerah," ungkap Bima Arya, Wakil Menteri Dalam Negeri.
Kemendagri secara spesifik menyoroti kebutuhan daerah untuk proaktif mendukung rantai pasok program strategis nasional, salah satunya adalah kelancaran implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dukungan daerah dinilai sangat vital untuk memastikan program tersebut berjalan efektif hingga ke masyarakat.
