JAKARTA - Pernikahan yang seharusnya menjadi momen bahagia bagi keluarga Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, justru berujung duka mendalam. Kericuhan dalam pesta rakyat yang digelar di Alun-alun Pendopo Garut, Jumat, 18 Juli 2025, menelan tiga korban jiwa: dua warga sipil dan seorang anggota kepolisian.
Kombes Pol Hendra Rochmawan, Kabid Humas Polda Jawa Barat, mengkonfirmasi adanya korban jiwa, termasuk seorang Bhabinkamtibmas. Identitas lengkap para korban masih dalam proses identifikasi.
Dedi Mulyadi sendiri mengaku tidak mengetahui adanya acara makan bersama dalam rangkaian pernikahan putranya, Maula Akbar Mulyadi Putra, dengan Putri Karlina, Wakil Bupati Garut. Ia menyampaikan duka cita mendalam dan permohonan maaf kepada keluarga korban, serta memberikan santunan masing-masing Rp150 juta sebagai bentuk belasungkawa.
Analisa Sosial Ari Sumarto Taslim: Manajemen Kerumunan yang Buruk dan Minimnya Sensitivitas Sosial
Pengamat sosial Ari Sumarto Taslim menilai tragedi ini sebagai cerminan perencanaan dan manajemen risiko yang lemah dalam acara publik yang melibatkan pejabat tinggi.
"Ini bukan sekadar insiden teknis. Ini soal etika sosial, tanggung jawab struktural, dan lemahnya pemetaan potensi risiko," kata Ari kepada awak media, Sabtu 19 Juli 2025.
Ari menekankan bahwa pesta rakyat yang mengundang massa besar memerlukan protokol pengamanan yang ketat, terutama karena melibatkan tokoh publik.
"Kita sedang bicara tentang acara pejabat publik di ruang publik. Harusnya ada kalkulasi crowd control, sistem antrean, manajemen logistik makanan, hingga pemetaan zona aman. Bukan sekadar undang makan rame-rame tanpa simulasi lapangan," tambahnya.
Solusi Strategis: Evaluasi Komprehensif dan Protokol Acara Publik untuk Pejabat
