PORTAL7.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi menginisiasi ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 sebagai langkah konkret meningkatkan tata kelola pemerintahan. Program ini bertujuan memberikan penghargaan bagi daerah yang berhasil menjalankan sistem administrasi yang bersih, transparan, serta akuntabel.
Peran pemerintah daerah dinilai sangat vital sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang berdampak langsung pada skala pembangunan nasional. Penguatan ekonomi di tingkat regional menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas negara di tengah dinamika global yang terus berubah.
Landasan hukum pemberian penghargaan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dilansir dari Detikcom. Beleid tersebut memberikan wewenang kepada pusat untuk mengucurkan insentif fiskal bagi daerah dengan capaian kinerja yang unggul.
Implementasi teknis mengenai kriteria dan prosedur penyaluran insentif tersebut diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan RI. Kebijakan ini juga disinkronkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang fokus pada tata kelola pengelolaan keuangan di tingkat daerah.
"Kolaborasi ini menjadi cara kami memberikan penghargaan kepada pemda yang berhasil mempercepat program strategis nasional di daerah," kata Mendagri Muhammad Tito Karnavian.
Terdapat empat indikator utama yang menjadi tolok ukur penilaian dalam ajang bergengsi ini bagi setiap pemerintah daerah. Kriteria tersebut mencakup pengendalian inflasi, penurunan angka pengangguran, pengentasan kemiskinan dan stunting, serta inovasi dalam pembiayaan kreatif atau creative financing.
Rangkaian seremoni penghargaan ini direncanakan berlangsung secara estafet di enam pulau besar di seluruh wilayah Indonesia. Kota Palembang di Sumatera Selatan telah dipilih sebagai lokasi pembukaan atau kick-off dari agenda berskala nasional tersebut.
Selain pemberian penghargaan, Kemendagri juga menggandeng Detikcom untuk menghadirkan Forum Akselerator Negeri sebagai wadah dialog strategis. Platform ini dirancang untuk mempertemukan pemerintah pusat, pelaku usaha, investor, akademisi, hingga pelaku UMKM guna mempercepat pembangunan.
Sejumlah lembaga tinggi negara dijadwalkan hadir, termasuk perwakilan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Bappenas, hingga Badan Pusat Statistik (BPS). Para kepala daerah dari seluruh penjuru Sumatera juga dikonfirmasi akan meramaikan pertemuan penting ini.
