PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah proaktif untuk memastikan biaya haji tahun 2026 tetap terjangkau bagi seluruh jemaah. Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap kenaikan signifikan dalam biaya operasional penerbangan.

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengumumkan bahwa total tambahan biaya penerbangan haji 2026 akan ditanggung sepenuhnya oleh negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Angka total beban yang ditanggung pemerintah ini diperkirakan mencapai Rp1,77 triliun.

Keputusan fiskal ini sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto sebelumnya yang telah menetapkan penurunan biaya haji sebesar Rp2 juta dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah ganda ini bertujuan menjaga ketenangan jemaah di tengah ketidakpastian ekonomi global, seperti dilansir dari Cahaya.

Dahnil Anzar Simanjuntak menjelaskan bahwa kenaikan biaya ini dipicu oleh gejolak geopolitik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Eskalasi tersebut berdampak langsung pada lonjakan harga bahan bakar pesawat (avtur) di pasar internasional.

Adanya kenaikan harga avtur memaksa maskapai mengajukan penyesuaian tarif kepada pemerintah. Garuda Indonesia mengajukan kenaikan sebesar Rp7,9 juta per jemaah, sementara Saudia Airlines meminta tambahan 480 dolar AS, setara sekitar Rp8,1 juta per calon haji.

Mengenai tuntutan kenaikan dari maskapai, Wamenhaj menegaskan bahwa instruksi dari pimpinan negara sudah sangat jelas. "Sesuai dengan instruksi Bapak Presiden, kami pastikan bahwa dinamika kenaikan harga avtur akibat situasi geopolitik di Timur Tengah tidak akan dibebankan kepada jemaah haji," ujar Dahnil, sebagaimana dikutip dari Cahaya.

Pemerintah kini sedang mengupayakan solusi fiskal terbaik dan melakukan penyesuaian kebijakan internal untuk menyerap beban tambahan tersebut. Langkah intervensi ini menjadi penyeimbang antara perlindungan jemaah dengan menjaga kesehatan fiskal negara.

Selain fokus pada pembiayaan, pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap kesiapan logistik jemaah di Tanah Suci. Dahnil memastikan bahwa ketersediaan kebutuhan pokok telah diantisipasi dengan baik untuk beberapa waktu ke depan.

"Kami sudah melakukan mitigasi bersama dan memastikan stok serta kontrak logistik jemaah aman untuk tiga bulan ke depan. Jadi, jemaah tidak perlu khawatir mengenai pemenuhan kebutuhan pokok selama menjalankan ibadah," lanjutnya.