PORTAL7.CO.ID - Gelombang unjuk rasa besar-besaran melanda Kota Samarinda pada Selasa, 21 April 2026. Sekitar 2.000 orang memadati kawasan depan Kantor DPRD Kalimantan Timur di Jalan Teuku Umar untuk menyuarakan kritik tajam terhadap kebijakan pengalokasian anggaran daerah yang dinilai tidak transparan, sebagaimana dilansir dari kompas.com.
Aksi yang berlangsung di bawah pengawalan ketat ini menyoroti dua poin utama belanja daerah, yakni pengadaan mobil dinas baru senilai Rp 8,5 miliar serta proyek pembangunan rumah jabatan Gubernur Kaltim yang menelan dana hingga Rp 25 miliar. Massa menuntut akuntabilitas atas penggunaan dana publik yang dianggap sangat fantastis tersebut.
Suasana sempat menegang ketika dua orang peserta aksi dilaporkan jatuh pingsan saat sedang menyampaikan orasi di atas mobil komando. Setelah mendapatkan penanganan medis darurat dari tim di lapangan, kerumunan massa kemudian bergerak menuju kantor gubernur untuk melanjutkan penyampaian tuntutan mereka kepada pihak eksekutif.
Perwakilan dari kelompok Kedaulatan Rakyat Samarinda, Budiman Arief, menilai bahwa tata kelola keuangan pemerintah saat ini tidak mencerminkan empati terhadap kondisi ekonomi warga. Ia mencurigai adanya pengaturan sepihak dalam penyusunan prioritas belanja yang justru menguntungkan pihak-pihak tertentu di lingkaran kekuasaan.
"Pemerintah saat ini dinilai memimpin secara semena-mena dan tidak profesional, di mana terdapat indikasi adanya kongkalikong yang membuat masyarakat merasa dipermainkan," ujar Budiman Arief.
Budiman juga menyoroti tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat lokal seiring dengan masifnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah tersebut. Menurutnya, di tengah situasi transisi yang berat, pemerintah daerah semestinya memiliki skala prioritas yang lebih berpihak pada kebutuhan dasar rakyat daripada fasilitas mewah.
"Kondisi ekonomi masyarakat saat ini sedang terbebani oleh pembangunan IKN, sehingga pemerintah daerah seharusnya lebih memiliki kepekaan sosial dibandingkan mengutamakan fasilitas pejabat," kata Budiman Arief.
Secara spesifik, para demonstran mempertanyakan urgensi di balik angka-angka miliaran rupiah yang dialokasikan untuk aset bergerak dan hunian pimpinan daerah. Budiman mendesak agar para wakil rakyat di DPRD tidak hanya diam dan segera mengoptimalkan fungsi pengawasan mereka terhadap kebijakan anggaran tersebut.
"Penggunaan uang rakyat sebesar Rp 8,5 miliar untuk mobil dinas serta Rp 25 miliar untuk rumah jabatan perlu dipertanyakan urgensinya," tegas Budiman Arief.
