PORTAL7.CO.ID - Suasana di Markas Kodim 1609 Buleleng pada Minggu (19/4/2026) tampak berbeda dari biasanya. Sejumlah warga yang terdampak pembangunan proyek Shortcut titik 9 dan 10 dari Desa Pegayaman datang berkunjung untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait persoalan ganti rugi lahan yang hingga kini belum menemui titik terang.
Langkah ini diambil oleh masyarakat karena mereka merasa nilai kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah tidak mencerminkan kondisi nyata di lapangan, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Hingga saat ini, proses mediasi masih terus diupayakan agar kepentingan warga tetap terlindungi tanpa mengganggu jalannya proyek strategis nasional tersebut.
Hilman Eka Rabbani, selaku kuasa hukum masyarakat Pegayaman, menjelaskan bahwa pihaknya secara aktif membangun komunikasi dengan berbagai otoritas terkait. Upaya koordinasi telah dilakukan mulai dari tingkat DPRD hingga Dinas Pekerjaan Umum guna menemukan penengah yang objektif bagi kedua belah pihak.
Akselerasi Kesejahteraan: PKH Tahap II Cair Mei 2026 Didukung Penuh Sistem Data Tunggal Terkini
"Sebagai kuasa hukum, kami tetap mengusahakan komunikasi. Kami sudah bertemu dengan anggota dewan, Ketua DPRD Buleleng, hingga Kepala Dinas PU. Harapannya ada fasilitator yang bisa menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah," ujar Hilman Eka Rabbani.
Ketidakpuasan warga terhadap nilai ganti rugi ini disinyalir muncul akibat adanya perbedaan data yang signifikan antara hasil tim appraisal dengan fakta fisik di lokasi proyek. Masyarakat mulai mempertanyakan metodologi serta akurasi pendataan yang menjadi dasar utama penetapan harga lahan tersebut.
"Kenapa hasil pendataan bisa jauh berbeda dengan kondisi di lapangan? Ini yang jadi pertanyaan masyarakat," tegas Hilman Eka Rabbani.
Berdasarkan perhitungan mandiri yang dilakukan warga dengan parameter yang serupa dengan tim appraisal, ditemukan selisih angka yang cukup mencolok. Estimasi kerugian yang dikhawatirkan masyarakat tidak hanya mencakup nilai tanah semata, tetapi juga keberadaan tanaman produktif yang menjadi sumber penghidupan mereka.
"Selisihnya cukup jauh. Itu yang membuat masyarakat menilai belum realistis," jelas Hilman Eka Rabbani.
Lebih lanjut, Hilman mengungkapkan keinginan besar warga untuk bisa berdialog langsung dengan Gubernur Bali demi menuntaskan kemelut ini. Harapan tersebut didasari oleh komitmen yang pernah disampaikan oleh pimpinan daerah pada beberapa tahun silam mengenai penyelesaian masalah lahan.
