PORTAL7.CO.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) melaporkan bahwa realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk tahap pertama tahun 2026 telah mencapai angka signifikan, yakni 90 persen. Angka ini tercatat hingga pertengahan bulan Maret tahun ini.
Distribusi bantuan reguler pemerintah ini ditargetkan menjangkau sebanyak 18 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Informasi mengenai progres ini disampaikan berdasarkan laporan perkembangan bansos yang ada.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, menyatakan bahwa proses penyaluran masih terus berjalan hingga saat ini. Fokus utama saat ini adalah menyelesaikan distribusi bagi keluarga yang masih menghadapi kendala administrasi perbankan.
"Sisanya masih dalam proses karena ada penerima-penerima baru hasil pembaruan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang perlu buka rekening kolektif," ujar pria yang akrab disapa Gus Ipul tersebut, Senin (2/3).
Masyarakat yang teridentifikasi masuk dalam kelompok Desil 1 hingga 4 pada basis data DTSEN diimbau untuk segera melakukan verifikasi mandiri. Langkah ini penting untuk memastikan status kepesertaan mereka aktif dan valid.
Pengecekan status pencairan serta posisi desil penerima dapat dilakukan secara mandiri melalui portal resmi milik pemerintah. Proses ini dirancang agar masyarakat dapat memantau bantuannya secara transparan.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengakses situs cekbansos.kemensos.go.id menggunakan peramban pada perangkat masing-masing. Setelah itu, penerima diwajibkan mengisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada KTP mereka.
Selanjutnya, calon penerima bantuan diminta untuk mengetikkan kode keamanan yang ditampilkan pada layar sistem dengan tepat sebelum menekan tombol 'CARI DATA'. Tindakan ini akan memproses permintaan informasi yang dimasukkan.
Setelah sistem selesai memproses, informasi lengkap akan ditampilkan, mencakup nama penerima, kelompok desilnya, serta status penetapan bantuan sosial yang berhak diterima. Hal ini dilansir dari Bansos mengenai progres bantuan reguler pemerintah.
