PORTAL7.CO.ID - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) telah menetapkan jadwal penting bagi para pemegang sahamnya, yaitu menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 9 Maret 2026. Agenda utama pertemuan ini dipastikan akan berpusat pada dua keputusan strategis utama bagi investor.
Dua agenda krusial yang akan dibahas dalam RUPST tersebut adalah penetapan pembagian dividen untuk tahun buku 2025 serta persetujuan rencana pembelian kembali saham atau buyback yang memiliki nilai fantastis. Rencana buyback saham ini diperkirakan akan mencapai nominal Rp905,48 miliar.
Kinerja keuangan BBNI sepanjang tahun 2025 menunjukkan pencapaian signifikan dalam sektor penyaluran kredit, yang berhasil tumbuh sebesar 15,9 persen secara tahunan (YoY) mencapai Rp899,53 triliun. Pertumbuhan agresif ini ditopang oleh peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK), terutama pada komponen Dana Murah (CASA) yang melonjak 28,9 persen.
Meskipun terjadi ekspansi kredit yang masif, laba bersih bank pelat merah ini mengalami sedikit koreksi sebesar 6,63 persen, tercatat di angka Rp20,04 triliun. Penurunan ini merupakan dampak langsung dari strategi manajemen untuk memperkuat neraca jangka panjang melalui penambahan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).
Berdasarkan proyeksi performa tahun buku 2025, para analis memperkirakan bahwa dividen yang potensial dibagikan kepada pemegang saham akan berada di kisaran Rp352,78 per saham. Angka proyeksi ini didasarkan pada asumsi rasio pembayaran dividen (DPR) sebesar 65 persen dari laba bersih per saham (EPS) yang mencapai Rp540,35.
Dilansir dari seruji.co.id, emiten perbankan ini juga mengumumkan perubahan signifikan dalam layanan digital nasabah. Bank BNI akan secara resmi menghentikan layanan Internet Banking pada tanggal 21 April 2026 mendatang.
Seluruh nasabah yang sebelumnya menggunakan layanan tersebut akan diarahkan sepenuhnya untuk beralih ke platform super app terbaru mereka, yaitu wondr by BNI. Platform digital ini diklaim sudah memiliki basis pengguna aktif yang cukup besar, yaitu melebihi 5,3 juta pengguna.
Struktur kepemilikan BBNI masih menunjukkan dominasi pemerintah, di mana Republik Indonesia mengendalikan saham sebesar 60 persen. Pengelolaan saham negara ini saat ini berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui BP Danantara, yang menjamin stabilitas bagi bank yang berdiri sejak 5 Juli 1946 ini.
Jajaran direksi saat ini dipimpin oleh Putrama Wahju Setyawan sebagai Direktur Utama, didampingi oleh Alexandra Askandar yang menjabat sebagai Wakil Direktur Utama. Sementara itu, posisi Komisaris Utama saat ini dipegang oleh Omar Sjawaldy Anwar.
