PORTAL7.CO.ID - Alokasi anggaran untuk Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 31,2 triliun. Angka ini menunjukkan perencanaan fiskal yang lebih terukur jika dibandingkan dengan proyeksi biaya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diperkirakan mencapai Rp 335 triliun.
PKH merupakan skema bantuan sosial berupa uang tunai bersyarat yang menekankan pentingnya aspek pendidikan dan kesehatan bagi penerima manfaat. Program strategis ini ditujukan untuk membantu sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Terdapat skenario penambahan dukungan fiskal sebesar Rp 30 triliun yang dikhususkan untuk program nutrisi anak. Jika skenario ini terealisasi, total anggaran PKH akan meningkat menjadi Rp 61 triliun, namun tetap dinilai mampu menjaga kapasitas anggaran pemerintah agar tetap fleksibel.
Komponen kesehatan dalam PKH dialokasikan sebesar Rp 3 juta per tahun untuk setiap ibu hamil serta anak usia dini. Sementara itu, sektor pendidikan memberikan bantuan finansial yang berkisar antara Rp 900.000 hingga Rp 2 juta per anak yang menjadi peserta program.
Selain itu, terdapat komponen kesejahteraan sosial yang memberikan dukungan sebesar Rp 2,4 juta per tahun bagi kelompok lansia dan penyandang disabilitas. Penyaluran dana ini dilakukan secara bertahap dalam empat tahap sepanjang tahun untuk menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga penerima manfaat.
Tambahan dana sebesar Rp 30 triliun tersebut diproyeksikan cukup untuk memperkuat konsumsi protein hewani bagi anak-anak dalam keluarga penerima manfaat PKH. Penguatan nutrisi ini diharapkan berdampak langsung pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Bantuan sosial yang dibelanjakan langsung oleh rumah tangga miskin memiliki efek pengganda fiskal yang signifikan. "Bantuan sosial yang dibelanjakan langsung oleh rumah tangga miskin memiliki efek pengganda fiskal antara 1,3 hingga 1,6," demikian disebutkan dalam analisis tersebut.
Efek pengganda ini berarti tambahan dana Rp 30 triliun berpotensi memicu aktivitas ekonomi baru hingga mencapai Rp 39 triliun hingga Rp 48 triliun. Peningkatan konsumsi ini terjadi karena kelompok masyarakat miskin memiliki proporsi pendapatan yang sangat tinggi untuk dibelanjakan.
"Belanja pangan juga memiliki keterkaitan kuat dengan sektor hulu seperti petani, nelayan, dan peternak lokal," ungkap sumber berita, menggarisbawahi dampak positif PKH terhadap ekonomi perdesaan. Setiap pengeluaran pangan disebut mampu mendorong aktivitas ekonomi sektor produksi sebesar Rp 1,5 hingga Rp 1,8.
