PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan fokus penanganan kawasan Rukun Warga (RW) kumuh yang terkonsentrasi di wilayah Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Langkah prioritas ini diambil berdasarkan identifikasi bahwa kedua wilayah tersebut memiliki jumlah titik RW kumuh terbanyak di seluruh Ibu Kota.
Fokus utama intervensi kebijakan pemerintah daerah saat ini tertuju pada lokasi-lokasi dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Penetapan prioritas ini bertujuan untuk segera mengatasi tantangan sosial dan infrastruktur di area-area paling padat tersebut.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara spesifik menyoroti dua wilayah tersebut sebagai area dengan konsentrasi pemukiman kumuh paling signifikan di Jakarta. Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk segera melakukan penataan di sana.
"Dengan ada beberapa yang menjadi prioritas RW terutama di daerah-daerah yang padat penduduk, yang paling banyak adalah di Jakarta Barat dan Jakarta Utara," ujar Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Salah satu wilayah spesifik yang akan menerima penanganan intensif dalam waktu dekat adalah kawasan Tambora di Jakarta Barat. Gubernur telah melakukan tinjauan langsung ke berbagai kelurahan untuk memantau kondisi riil di lapangan sebelum intervensi dimulai.
"Memang beberapa itu di Barat, terutama misalnya Tambora dan sebagainya. Nanti kami akan turun untuk itu," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Untuk memastikan efektivitas kebijakan, Pemprov DKI Jakarta menjalin kolaborasi erat dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Kerja sama ini bertujuan untuk menyediakan basis data yang presisi sebagai landasan dalam menentukan sasaran setiap program pembangunan.
Dilansir dari Detikcom, data terbaru menunjukkan bahwa dari total 2.749 RW yang tersebar di Jakarta, terdapat 211 RW yang teridentifikasi sebagai kawasan kumuh. Angka ini menandakan adanya penurunan signifikan dibandingkan data pada tahun 2017.
Pramono Anung mengapresiasi penurunan drastis angka tersebut, menunjukkan keberhasilan upaya penataan yang telah dilakukan sebelumnya. "Dengan jumlah penduduk yang bertambah dan persoalan yang semakin kompleks, ada penurunan hampir 52 persen lebih, menurut saya ini hal yang luar biasa," kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
