PORTAL7.CO.ID - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan inspeksi mendadak pada Jumat (1/5) di Desa Bengkol, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, dan menemukan adanya indikasi bibit kelapa yang tidak memenuhi standar kualitas. Temuan ini menjadi sorotan utama dalam kunjungan kerja tersebut.
Inspeksi dadakan ini dilakukan untuk mengevaluasi implementasi program nasional pembibitan gratis yang dicanangkan pemerintah pusat bagi masyarakat Indonesia. Kualitas bibit menjadi fokus utama evaluasi lapangan oleh rombongan kementerian.
Dalam peninjauan tersebut, Amran mengidentifikasi beberapa masalah fundamental, termasuk kualitas bibit yang buruk dan adanya ketidaksesuaian antara data administrasi yang dilaporkan dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Selain itu, pengelolaan kebun yang belum optimal juga mendapat perhatian serius.
"Ada bibit kecil yang tidak layak. Itu dari bibitnya saja. Benihnya saja sudah tidak layak. Kami suruh ganti," ujar Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian, mengenai temuan kualitas bibit yang di bawah standar.
Salah satu anomali yang ditemukan adalah perbedaan signifikan antara data laporan dengan jumlah bibit yang tersedia di lokasi. Amran mencatat bahwa laporan mencantumkan 48 ribu bibit, namun realisasinya hanya sekitar 17 ribu batang.
"Laporannya 48 ribu. Kami temukan ternyata hanya kurang lebih 17 ribu. Ini harus ditambah," tegas Amran, menggarisbawahi perlunya penambahan segera agar target program terpenuhi.
Menyikapi temuan ini, Mentan mendesak aparat penegak hukum, termasuk reserse kriminal (reskrim) dan Kepolisian Resor (Polres), untuk segera melakukan investigasi terbuka. Hal ini dilakukan demi menjaga transparansi pelaksanaan program sesuai arahan Presiden.
"Kami minta kepada reskrim, polres. Ini diperiksa. Kita harus berani membuka diri. Kita harus buka diri. Jangan kita lagi mau pencitraan itu perintah Bapak Presiden. Apa adanya. Apa yang terjadi di lapangan kita perbaiki," ujar Amran.
Mentan juga mengeluarkan peringatan keras bahwa pihaknya tidak akan menoleransi penyimpangan dalam pelaksanaan program strategis nasional ini. Sanksi berat telah disiapkan bagi siapa pun yang terbukti melanggar aturan.
