PORTAL7.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago, secara resmi mengumumkan penetapan 12 wilayah di Sumatera Selatan (Sumsel) sebagai zona prioritas utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Keputusan ini diambil pada hari Rabu, 6 Mei 2026, sebagai respons cepat terhadap prediksi kedatangan musim kemarau yang lebih awal.
Penetapan zona prioritas ini mencakup wilayah-wilayah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap kebakaran, seperti Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Lahat, dan OKU Timur. Selain itu, daerah lain yang masuk dalam daftar siaga meliputi Mura, Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Muratara, OKU, OKI, serta OKU Selatan.
Daerah-daerah tersebut dikategorikan rawan karena karakteristik geografisnya yang melibatkan lahan gambut yang mudah terbakar, tanah mineral yang cepat kering, dan luasnya area perkebunan. Tujuannya adalah agar pengerahan sumber daya pemadaman dapat dioptimalkan secara terfokus pada titik-titik paling rentan.
"Berdasarkan pemetaan BPBD, ada 12 daerah rawan karhutla tahun 2026. Wilayah-wilayah ini harus menjadi prioritas patroli, pencegahan, dan pengerahan sumber daya dan perlengkapan," ujar Djamari Chaniago, Menko Polkam saat memimpin Apel Siaga Karhutla Sumsel di Griya Agung Palembang.
Djamari Chaniago memberikan instruksi tegas kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan unsur pimpinan daerah (Forkopimda) agar menjadikan isu Karhutla sebagai agenda utama penanganan menjelang musim kemarau. Koordinasi teknis di lapangan dinilai sangat krusial untuk memastikan kesiapan sebelum kekeringan melanda.
"Saya minta gubernur dan forkopimda menjadikan karhutla sebagai prioritas daerah menjelang musim kemarau. Pastikan seluruh perangkat di daerah memahami tugasnya masing-masing, posko harus mulai dijalankan, peralatan tersedia, dan sumber-sumber air terpetakan agar bisa melakukan pemadaman secara cepat," kata Djamari Chaniago.
Selain fokus pada tingkat daerah, Menko Polkam juga melakukan sinkronisasi penanganan di tingkat nasional dengan mengoordinasikan 19 gubernur lainnya melalui sambungan virtual. Hal ini dilakukan untuk memastikan keseriusan dalam mencegah pembukaan lahan secara ilegal menggunakan metode pembakaran.
"Jika menemukan adanya pembukaan lahan dengan cara dibakar segera laporkan, jangan ada pembiaran di lapangan. Saya ingatkan, jangan buka lahan dengan cara membakar. Satu titik api bisa jadi kebakaran besar, apalagi kalau saat musim kemarau kering," kata Djamari Chaniago.
Peringatan keras juga disampaikan kepada sektor swasta, terutama pemilik konsesi di bidang kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, untuk segera memenuhi tanggung jawab pencegahan di wilayah kerja masing-masing. Mereka diwajibkan menyiapkan status siaga dan sistem pelaporan terintegrasi dengan pemda.
