PORTAL7.CO.ID - Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara telah meresmikan kesepakatan penting untuk membangun fasilitas layanan terpadu yang komprehensif bagi masyarakat rentan di wilayah tersebut. Kesepakatan ini sekaligus mencakup pembangunan Sekolah Rakyat dan penyediaan logistik kebencanaan yang memadai.
Keputusan strategis ini diambil dalam pertemuan resmi yang dilaksanakan pada hari Rabu, 29 April 2026, antara Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, di Kantor Kemensos, Jakarta.
Fasilitas layanan terpadu yang akan dibangun mencakup rumah singgah khusus yang diperuntukkan bagi warga miskin yang harus menjalani pengobatan jauh dari domisili mereka. Hal ini bertujuan meringankan beban biaya akomodasi selama masa perawatan.
Selain itu, kawasan terpadu tersebut juga akan dilengkapi dengan sarana pendidikan berkualitas yang ditujukan khusus bagi keluarga prasejahtera, serta dilengkapi gudang logistik sebagai cadangan bantuan darurat apabila terjadi bencana alam mendadak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan wujud komitmen nyata untuk memberikan pelayanan sosial terbaik kepada seluruh masyarakat Maluku Utara.
"Deklarasinya adalah layanan terpadu untuk Sekolah Rakyat, kelompok rentan dan (buffer stock) logistik. Kita buat yang terbaik," kata Gus Ipul, menekankan fokus pada tiga pilar utama kolaborasi tersebut.
Gus Ipul juga menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Daerah Maluku Utara atas respons cepat dalam menyediakan alokasi lahan yang dibutuhkan untuk merealisasikan program perlindungan sosial ini.
"Terima kasih Ibu Gubernur, berbagai program dan kesediaannya untuk menyerahkan lahan bagi pelayanan kepada kelompok rentan dan juga untuk Sekolah Rakyat," ujar Gus Ipul sebagai bentuk apresiasi atas dukungan Pemprov.
Kerja sama ini tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, namun juga menyentuh pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT), khususnya melalui penyediaan hunian layak bagi 100 warga suku Togutil yang memilih kembali menetap di luar hutan.
