PORTAL7.CO.ID - Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia mengambil langkah strategis dengan memperkuat kerja sama pengawasan di wilayah perairan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada hari Rabu, 29 April 2026. Langkah ini bertujuan utama untuk meminimalkan kebocoran penerimaan negara yang terjadi melalui jalur laut.
Pertemuan resmi antara kedua lembaga negara tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, sebagai upaya mengoptimalkan kolaborasi operasional. Fokus pembahasan diarahkan pada penanganan jalur laut yang rawan terhadap berbagai aktivitas ilegal yang merugikan kas negara.
Who menjadi inti dari koordinasi ini, di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bertemu langsung dengan Kepala Bakamla RI, Laksdya TNI Irvansyah. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut penting untuk menyinergikan kekuatan pengamanan di laut.
Why dari penguatan kerja sama ini adalah untuk mengamankan sumber daya keuangan nasional dari kerugian akibat penyelundupan. Integrasi antara Bakamla dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) menjadi peluang besar dalam mengamankan pendapatan negara.
"Untuk penguatan Bakamla sekaligus menjajaki kerja sama Bakamla dengan Bea Cukai demi mengamankan, meningkatkan pendapatan negara. Mengurangi kebocoran di laut," ungkap Laksdya TNI Irvansyah mengenai tujuan utama pertemuan tersebut.
How sinergi ini akan diimplementasikan mencakup peningkatan patroli laut bersama serta pengembangan mekanisme yang lebih efektif untuk pertukaran informasi intelijen kepabeanan. Keterlibatan Bakamla diharapkan dapat memperluas cakupan penindakan hukum di laut yang berdampak pada stabilitas ekonomi.
Laksdya TNI Irvansyah juga menekankan pentingnya peran Bakamla dalam penindakan di wilayah laut, mengingat cakupan tugas mereka tidak mencakup daratan. "Harapannya begitu. Harapannya kita dilibatkan, diikutsertakan, bergabung. Terutama yang di laut. Kalau sudah di darat, kita kan susah. Namanya Badan Keamanan Laut, bukan keamanan darat," jelasnya.
Data yang dimiliki Bakamla menunjukkan keberhasilan penindakan terhadap berbagai komoditas ilegal selama periode 2024 hingga 2025. Komoditas yang kerap diselundupkan melalui perairan internasional termasuk tekstil dan pakaian bekas.
"Tekstil sama baju bekas yang kebanyakan dari Malaysia," sebut Laksdya TNI Irvansyah, merinci jenis barang yang paling sering ditemukan dalam operasi penindakan.
