PORTAL7.CO.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan klarifikasi tegas mengenai isu pendanaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) yang konon mensyaratkan iuran sebesar 1 miliar dolar AS atau setara Rp17 triliun. Pernyataan ini disampaikan untuk menepis spekulasi yang berkembang terkait komitmen finansial Indonesia.
Prabowo menegaskan bahwa Indonesia tidak pernah menandatangani atau menyetujui komitmen pembayaran dana sebesar nominal fantastis tersebut kepada inisiatif yang diprakarsai oleh mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam sesi wawancara resmi.
Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa delegasi Indonesia tidak menghadiri pertemuan para negara donor BoP yang berlangsung di Washington DC pada tanggal 19 Februari 2026. Dalam pertemuan tersebut, negara-negara yang hadir memang menyumbangkan dana dengan besaran yang bervariasi.
"Saat ditanya mengenai komitmen pendanaan, dirinya tidak memberikan janji apapun terkait hal tersebut," ujar Presiden Prabowo Subianto, menegaskan posisinya saat pertemuan donor tersebut.
Meskipun menolak komitmen iuran tunai, Presiden Prabowo mengindikasikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi dalam kerangka Dewan Perdamaian melalui jalur non-moneter. Kontribusi tersebut akan difokuskan pada pengiriman pasukan perdamaian sesuai dengan kebutuhan misi.
Pemerintah Indonesia, menurut Prabowo, akan terus memantau perkembangan situasi kemanusiaan di Gaza secara seksama. Kontribusi nyata Indonesia juga akan dipertimbangkan dalam upaya rekonstruksi wilayah tersebut apabila gencatan senjata berhasil terwujud.
Sebelumnya, Indonesia telah menunjukkan dukungan konkret terhadap Palestina melalui berbagai bantuan kemanusiaan, termasuk pembangunan fasilitas rumah sakit di wilayah Gaza. Hingga saat ini, tidak ada catatan resmi mengenai komitmen iuran yang telah diberikan kepada BoP.
Menanggapi isu ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) turut angkat bicara dan meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali keterlibatan Indonesia dalam BoP. Permintaan ini muncul di tengah memburuknya situasi kemanusiaan di Palestina dan dinamika geopolitik global yang berubah.
MUI menekankan bahwa dukungan terhadap kemerdekaan Palestina adalah manifestasi dari solidaritas keagamaan dan kemanusiaan yang harus dijaga oleh bangsa Indonesia. Pihaknya menyoroti eskalasi kekerasan di Gaza serta pembatasan ibadah di Masjid Al-Aqsa selama bulan Ramadhan.
