PORTAL7.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu) mengeluarkan bantahan tegas terhadap narasi yang beredar luas, yang mengklaim bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia hanya memiliki ketahanan maksimal selama tiga bulan ke depan.
Klarifikasi ini menjadi respons penting dari otoritas fiskal menyusul adanya informasi yang dapat memicu keresahan di kalangan masyarakat luas mengenai kondisi keuangan negara. Pemerintah sangat menekankan bahwa informasi tersebut tidak berdasar dan merupakan bagian dari disinformasi yang beredar.
Pernyataan resmi ini disampaikan langsung melalui kanal komunikasi publik yang dikelola oleh pemerintah, yaitu akun X resmi PPID Kementerian Keuangan dengan identitas @PPIDKemenkeu. Langkah ini diambil untuk mendinginkan kepanikan publik yang mungkin timbul akibat isu tersebut.
Isu mengenai ketahanan APBN ini dikaitkan dengan kondisi terkini fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Kekhawatiran publik meningkat seiring dengan sentimen negatif yang menyebar di ruang digital mengenai potensi pelemahan rupiah lebih lanjut.
Pemerintah secara spesifik menepis adanya prediksi mata uang rupiah yang bisa menyentuh level Rp20.000 untuk setiap satu dolar AS. Prediksi ekstrem semacam itu dianggap tidak sesuai dengan proyeksi dan analisis fundamental ekonomi yang dimiliki oleh Kemenkeu.
"Pemerintah memastikan bahwa kabar mengenai ketahanan APBN dan prediksi rupiah menyentuh Rp20.000 per dolar AS adalah tidak benar," demikian pernyataan resmi yang diunggah oleh Kemenkeu melalui akun resminya, sebagaimana dikutip dari akun X resmi PPID Kementerian Keuangan (@PPIDKemenkeu).
Kementerian Keuangan berupaya meyakinkan publik bahwa postur fiskal Indonesia saat ini tetap berada dalam kondisi yang kuat dan terkendali. Pemerintah terus memantau dan mengelola berbagai indikator ekonomi makro secara cermat untuk menjaga stabilitas.
Dengan klarifikasi ini, Kemenkeu berharap masyarakat dapat memperoleh informasi yang akurat dan tidak terprovokasi oleh narasi negatif yang bertujuan menciptakan kegaduhan publik mengenai fundamental ekonomi bangsa. Tindakan ini merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.
Dikutip dari akun X resmi PPID Kementerian Keuangan (@PPIDKemenkeu), pemerintah menegaskan bahwa seluruh narasi yang menyebutkan APBN hanya mampu bertahan tiga bulan adalah hoaks yang sengaja disebarkan di media sosial.
