JAKARTA – Pemerintah secara tegas membantah narasi di media sosial yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan memotong alokasi anggaran pendidikan pada APBN 2026. Sebaliknya, pemerintah memastikan bahwa anggaran pendidikan tetap menjadi prioritas utama dan justru mengalami peningkatan demi mendukung kesejahteraan tenaga pendidik.
Isu ini mencuat setelah sejumlah konten di media sosial membandingkan besaran gaji pekerja program MBG dengan upah guru honorer. Hal tersebut memicu persepsi publik bahwa pemerintah mulai menggeser prioritas anggaran dari sektor pendidikan ke program pemenuhan gizi.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menjelaskan bahwa kebijakan anggaran negara harus dilihat secara komprehensif. Ia menegaskan bahwa pendidikan tetap menjadi prioritas, namun pemerintah juga berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar masyarakat lainnya seperti kesehatan dan gizi.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hardian Irfani, membantah bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto tersebut menyedot dana pendidikan.
"Justru dana pendidikan bertambah dengan adanya program MBG," ujar Hadrian Irfani saat memberikan keterangan di Mataram, NTB.
Klasifikasi Anggaran dan Literasi Publik
Kesalahpahaman di masyarakat ditengarai muncul karena pencatatan anggaran MBG yang masuk dalam fungsi pendidikan. Hal ini dilakukan secara administratif karena sasaran utama program tersebut adalah para peserta didik di sekolah.
Para ahli kebijakan publik menjelaskan bahwa klasifikasi ini tidak berarti mengambil dana dari pos inti pendidikan. Anggaran krusial seperti gaji guru, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga bantuan pendidikan lainnya dipastikan tetap utuh dan tidak dialihkan.
Kementerian Sekretariat Negara juga menyatakan bahwa anggaran pendidikan tetap difokuskan pada program strategis lainnya, termasuk renovasi sekolah dan digitalisasi pembelajaran di berbagai daerah.
Peningkatan Kesejahteraan Guru
Di tengah polemik ini, pemerintah justru memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan guru. Salah satu langkah konkret yang disiapkan adalah pemberian beasiswa kepada sekitar 150.000 guru dengan nilai bantuan mencapai Rp3 juta per semester. Langkah ini membuktikan bahwa perhatian terhadap tenaga pendidik berjalan beriringan dengan program MBG.
