PORTAL7.CO.ID - Persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) petugas sebagai agenda prioritas utama pemerintah. Langkah ini diambil sebagai respons langsung terhadap berbagai kendala operasional yang terjadi selama pelaksanaan musim haji tahun sebelumnya.
Dinamika pelaksanaan ibadah haji selalu menghadirkan tantangan baru setiap tahunnya, menuntut adaptasi cepat dari semua pihak terkait. Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj, menekankan pentingnya penguatan strategi mitigasi sejak tahap awal perencanaan.
Menurut Mustolih, beberapa titik krusial menjadi sorotan utama dalam evaluasi, meliputi ketidaksesuaian data antara kementerian dengan pihak syarikah, hambatan pada armada transportasi, serta masalah distribusi konsumsi jemaah di Arab Saudi.
Terungkap! Sosok Keyndah di Balik Isu Rumah Tangga Selebriti: Analisis Keterlibatan Tri Indah R
"Terjadi mismatch data antara kementerian dan syarikah, sehingga ada jemaah yang terpisah dari rombongan. Ini harus jadi pelajaran penting," ujar Mustolih Siradj dalam forum Bincang Haji Outlook 2026 di Jakarta, Selasa 31 Maret 2026.
Isu mengenai jemaah yang dilaporkan hilang dan belum jelas statusnya hingga kini menjadi catatan serius yang harus ditangani pemerintah. Hal ini dinilai krusial karena menyangkut hak-hak keluarga dan kepastian status para jemaah tersebut.
Kesiapan dan kompetensi petugas di lapangan juga mendapat sorotan tajam dari para pendamping haji. Soleh Sofyan, seorang pendamping haji, menyoroti perlunya peningkatan kemampuan manajerial petugas agar mampu menangani situasi kompleks selama prosesi ibadah.
"Kadang petugas justru lebih bingung daripada jemaah. Ini harus menjadi perhatian serius, karena petugas adalah ujung tombak pelayanan," kata Soleh Sofyan.
Soleh juga mengungkapkan bahwa keluhan terkait fasilitas dasar seperti akomodasi dan kebersihan toilet masih kerap muncul. Oleh karena itu, perbaikan layanan harus difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar jemaah secara konsisten dari tahun ke tahun.
Pemerintah didorong untuk segera memperkuat koordinasi yang solid antarlembaga sektoral terkait. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa kesiapan menyeluruh harus terjamin hingga tahap eksekusi teknis di wilayah Arab Saudi.
