PORTAL7.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil langkah serius dengan memberikan pendampingan khusus kepada kepemimpinan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menyusul peningkatan intensitas demonstrasi yang ditujukan kepada Gubernur Rudy Mas'ud. Langkah ini diambil setelah kementerian menerima sejumlah laporan mengenai dinamika yang terjadi di wilayah tersebut.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mengonfirmasi bahwa Kemendagri sedang mencermati secara saksama opini publik yang beredar di tengah masyarakat Kaltim. Pemantauan khusus ini merupakan respons langsung terhadap berbagai aduan yang telah diterima oleh Kemendagri.
"Ya Kaltim ini Pak, Pak, Kaltim ini sedang kita, sedang kita dampingi secara khusus. Karena banyak aduan dan juga kita mencermati opini yang ada di publik begitu ya," ujar Wamendagri Bima Arya Sugiarto saat berada di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, pada hari Senin, 27 April 2026.
Fokus utama dari pengawasan intensif ini mencakup aspek pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menjadi krusial dalam memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah provinsi berjalan efisien.
Bima Arya secara tegas mengingatkan agar Gubernur Rudy Mas'ud menjaga kehati-hatian maksimal dalam setiap alokasi anggaran. Hal ini perlu dilakukan agar seluruh penggunaan APBD dapat selaras dengan semangat efisiensi yang menjadi tuntutan publik.
"Kita terus mengingatkan agar betul-betul berhati-hati dengan APBD. Agar dialokasikan sesuai dengan semangat efisiensi. Gitu, ya. Jadi ya Kaltim ini banyak catatan dari kami. Setiap perkembangan pasti kita sikapi," tegasnya.
Untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan sesuai koridor yang ditetapkan, Kemendagri telah mengutus tim dari Inspektorat Jenderal (Itjen). Selain itu, koordinasi erat juga dibangun melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Otda) untuk memberikan arahan teknis terkait efisiensi anggaran kepada Pemprov Kaltim.
Wamendagri menekankan bahwa seorang pemimpin harus mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi, termasuk dalam hal fasilitas yang diterima oleh kepala daerah. Fokus utama harus tertuju pada hasil nyata bagi masyarakat.
"Pemimpin itu bukan berorientasi pada fasilitas. Pemimpin itu pada karya dan kinerja. Ya kita berharap ada semangat itu yang di yang disadari oleh kepala daerah termasuk oleh Pak Gubernur," imbuh Bima Arya.
