PORTAL7.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor menunjukkan komitmen kuat dalam menghadapi potensi bencana alam yang mengintai wilayahnya. Hal ini ditegaskan melalui hadirnya Ketua DPRD dalam agenda penting penguatan kesiapsiagaan daerah.
Aktivitas tersebut berupa kehadiran Ketua DPRD Kota Bogor, Adityawarman Adil, dalam acara Deklarasi Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) yang diselenggarakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor. Momen ini terjadi pada hari Kamis, 30 April 2026, sebagai penegasan keseriusan dalam mitigasi.
Langkah proaktif ini diambil sebagai respons logis terhadap posisi geografis Indonesia yang berada di dalam kawasan Cincin Api Pasifik (Ring of Fire). Posisi ini secara alami meningkatkan risiko terjadinya bencana dengan kategori sedang hingga tinggi di wilayah Kota Bogor dan sekitarnya.
Pemerintah Kota Bogor, dengan dukungan penuh dari lembaga legislatif, berupaya keras meningkatkan kapasitas mitigasi bencana hingga mencapai tingkat kecamatan. Tujuannya adalah memastikan penanganan darurat dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi oleh seluruh aparatur wilayah yang bertugas.
Ketua DPRD Kota Bogor Adityawarman Adil menekankan pentingnya kesiapsiagaan dalam konteks ancaman yang selalu ada. Beliau menyatakan bahwa "Kesiapsiagaan bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi kita semua," sebagaimana dikutip dari Detikcom.
Selain dukungan moral dan regulasi, DPRD Kota Bogor secara konkret menjalankan fungsi anggaran dengan mengalokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT). Anggaran ini ditetapkan antara Rp30 miliar hingga Rp40 miliar setiap tahunnya untuk menjamin ketersediaan dana operasional saat keadaan darurat benar-benar terjadi.
Lebih jauh, parlemen Kota Bogor tengah memproses Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Pembentukan BPBD yang mandiri. Proses ini bertujuan untuk menaikkan status kelembagaan BPBD dari struktur Eselon III menjadi Eselon II demi tercapainya optimalisasi koordinasi lintas instansi.
Adityawarman Adil kembali menegaskan semangat kolaborasi dalam menghadapi potensi bencana. Ia menyampaikan, "Kehadiran kita di sini adalah untuk saling menguatkan. Kita memang tidak bisa memilih kapan dan di mana bencana akan terjadi, tetapi kita bisa memilih untuk selalu siaga," ucap Ketua DPRD Kota Bogor.
Penyelesaian regulasi BPBD mandiri ini menjadi prioritas utama Pansus yang dipimpin oleh Nasya Kharisa Lestari. Targetnya adalah merampungkan proses legislasi tersebut sebelum pengesahan anggaran perubahan tahun 2026 agar struktur baru BPBD dapat segera beroperasi secara efektif.
