.png)
.png)
BOGOR - Dalam upaya memperkuat pembangunan di Jawa Barat, Gubernur Dedi Mulyadi menggelar pertemuan bertajuk Silaturahmi Pembangunan Jawa Barat Ngariung di Setda Kabupaten Bogor pada Kamis, 13 Maret 2025. Acara ini dihadiri oleh berbagai kepala daerah dan menjadi ajang diskusi mengenai kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di bidang pendidikan dan tata kelola pemerintahan.
Dedi menyoroti perlunya pemimpin daerah untuk tidak hanya berpegang pada aturan administratif, tetapi juga memiliki intuisi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi warga. Menurutnya, pendekatan yang terlalu kaku sering kali membuat kebijakan daerah kurang efektif dalam menangani tantangan yang ada. Ia mengajak para kepala daerah untuk lebih berani mengambil langkah inovatif yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah sistem pendidikan di Jawa Barat. Dedi mengkritik kebijakan yang membatasi pengalaman belajar siswa, seperti pelarangan study tour dan ujian kenaikan kelas. Menurutnya, pendidikan tidak boleh hanya fokus pada teori, tetapi juga harus memberikan pengalaman nyata yang membentuk karakter siswa. Ia memperkenalkan konsep Panca Waluya, yaitu cager (sehat), bager (baik), bener (benar), pinter (cerdas), dan singer (kreatif), sebagai prinsip utama dalam pengembangan pendidikan di Jawa Barat.
Selain itu, ia menyoroti kesejahteraan tenaga pendidik yang masih menghadapi berbagai kendala. Ia menegaskan bahwa guru seharusnya fokus mengajar tanpa terbebani tugas administrasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Ia juga menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi guru dalam mendidik siswa, sehingga tidak ada lagi kasus kriminalisasi terhadap guru yang menjalankan tugasnya.
Dedi juga mengusulkan pembangunan sekolah berbasis budaya lokal dengan bahan utama bambu. Selain menciptakan lingkungan belajar yang lebih alami, konsep ini juga bertujuan memperkuat identitas budaya Sunda dalam sistem pendidikan.
Di bidang pemerintahan, Dedi menggagas pembentukan Kantor Gubernur Wilayah Sunda Kulon yang mencakup Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, serta Kota Depok. Wilayah ini dirancang untuk menjadi pusat pengembangan ekonomi, budaya, dan kesehatan yang lebih terfokus.
Dalam era digital, ia juga mendorong penerapan sistem pencatatan siswa berbasis teknologi yang mencakup riwayat pendidikan, kesehatan, serta minat dan bakat masing-masing anak. Sistem ini diharapkan mampu membantu sekolah dalam menyusun metode pembelajaran yang lebih sesuai dengan potensi siswa.
Sebagai bagian dari perombakan pola pikir dalam membangun karakter generasi muda, Dedi juga mengkritisi tren penghargaan berlebihan yang diberikan kepada anak-anak untuk hal-hal yang seharusnya menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, seperti berjalan kaki ke sekolah. Menurutnya, tantangan dalam kehidupan justru harus dilihat sebagai bentuk pembelajaran dan latihan ketahanan mental bagi anak-anak.
Melalui berbagai gagasan ini, Dedi Mulyadi ingin memastikan bahwa kebijakan daerah lebih berorientasi pada masyarakat, bukan hanya sekadar memenuhi regulasi administratif. Ia menegaskan bahwa perubahan harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih fleksibel dan inovatif agar benar-benar berdampak nyata bagi warga Jawa Barat.*
