JAKARTA — Polemik pengiriman material tambang dari PT Putraprima Mineral Mandiri (PPMM) di Bangka ke PT Irvan Prima Pratama (IPP) di Kalimantan Tengah terus menuai perhatian. Center for Budget Analysis (CBA) bahkan menyoroti adanya indikasi keterlibatan oknum anggota DPR RI yang diduga ikut menjadi pelindung bisnis tambang bermasalah tersebut.

Direktur Eksekutif CBA, Uchok Sky Khadafi, menyatakan pemerintah dan aparat penegak hukum harus bergerak cepat menelusuri rantai distribusi tambang yang dinilai sarat kepentingan kelompok tertentu. Menurutnya, bukan rahasia lagi jika ada elite politik yang diduga memanfaatkan posisi untuk membekingi bisnis keluarga pengusaha di sektor tambang.

“Ada indikasi kuat, oknum anggota dewan asal daerah tambang ikut melindungi alur distribusi material ini. Buktinya, tidak pernah ada suara keras dari parlemen, padahal praktik seperti ini berpotensi menggerogoti penerimaan negara,” ujar Uchok, Rabu (17/4/2025).

Baca Juga: Kopdar Bersama Jubir Digital, Dedie Rachim Perkuat Layanan Informasi dan Aduan

Uchok menyinggung langsung nama Bambang Patijaya, anggota DPR RI dari dapil Bangka Belitung yang juga Ketua Komisi XII. Ia menilai, Bambang seharusnya proaktif mengawasi aktivitas tambang di wilayahnya, bukan justru diam saat bisnis bermasalah yang merugikan negara terus berjalan.

“Kalau anggota DPR dari dapil tambang malah diam, publik bisa curiga. Apakah karena ada relasi bisnis, kedekatan pribadi, atau keterlibatan tidak langsung yang membuat mereka tutup mata? Ini harus dibuka terang-terangan,” tegas Uchok.

Iklan Setalah Paragraf ke 5

CBA mendesak aparat pajak, bea cukai, dan Kementerian ESDM segera melakukan audit menyeluruh atas transaksi, RKAB, dan aktivitas ekspor IPP maupun PPMM. Pasalnya, pola penjualan barang tambang ke perusahaan satu grup untuk diekspor berpotensi besar memanipulasi harga jual antar perusahaan atau transfer pricing.

Baca Juga: Menuju Sampah Jadi Listrik, Pemkot Bogor Mantapkan Kerja Sama PSEL

“Negara bisa kehilangan jutaan dolar dari PPN, PPh, hingga bea keluar. Apalagi kalau oknum politisi ikut jadi pelindung, ini preseden buruk buat tata kelola sumber daya alam kita,” tandas Uchok.

Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari Bambang Patijaya maupun pihak IPP dan PPMM terkait tudingan ini. CBA pun menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga ke aparat hukum.*