PORTAL7.CO.ID - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), yang kini berada di bawah naungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga), tengah melakukan transformasi signifikan dalam pendekatan program kependudukan nasional. Perubahan mendasar ini bertujuan untuk menggeser fokus dari sekadar pengendalian jumlah penduduk menuju perencanaan berbasis komunitas yang lebih holistik.
Reorientasi kebijakan ini secara resmi diumumkan dalam ajang bergengsi Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026 yang diselenggarakan di Universitas Udayana, Bali. Acara tersebut berlangsung pada hari Kamis, 23 April 2026, menjadi momen penting penetapan arah baru pembangunan keluarga di Indonesia.
Transformasi ini memindahkan penekanan dari pembatasan jumlah anak semata menjadi upaya menyeimbangkan populasi secara keseluruhan dengan daya dukung sumber daya yang tersedia di daerah. Langkah strategis ini diambil untuk menjamin kualitas hidup masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika pertumbuhan penduduk yang terus bergerak.
Sekretaris Utama Kemendukbangga/BKKBN, Budi Setiyono, menjelaskan bahwa nomenklatur program kini mengalami perubahan paradigma yang jelas. Ia menegaskan bahwa istilah KB yang sebelumnya dikenal kini harus dipahami sebagai Komunitas Berencana (K Besar B Besar).
"Dulu Keluarga Berencana (k kecil b kecil), kalau sekarang KB itu (K besar B besar), komunitas Bcerencana. Sehingga kita tidak bicara tentang jumlah secara presisi harus misalnya sekian anak, tetapi menyeimbangkan antara supply dan demand," ujar Budi Setiyono saat memberikan keterangan pers di lokasi simposium.
Fokus utama dari paradigma baru ini adalah menciptakan sinkronisasi antara ketersediaan sumber daya (supply) dan kebutuhan penduduk (demand) dalam lingkup makro wilayah. Keseimbangan ini dinilai krusial untuk mencegah dampak negatif yang mungkin timbul pada sektor ekonomi nasional.
Budi Setiyono menekankan pentingnya keseimbangan ini agar Indonesia terhindar dari dua risiko ekstrem, yaitu kelebihan populasi yang tidak tercover sumber daya, atau sebaliknya, kekurangan penduduk yang dapat memperlambat laju ekonomi. "Jangan sampai ada over-supply kebanyakan penduduk sementara resources-nya masih kekurangan untuk meng-cover kehidupan yang layak, atau juga jangan sampai kekurangan penduduk sehingga ekonomi itu menjadi melambat," kata Budi Setiyono.
Untuk mendukung visi besar ini, Kemendukbangga telah menginisiasi kemitraan strategis dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Kolaborasi ini secara spesifik diarahkan untuk meningkatkan kualitas lulusan perguruan tinggi agar sejalan dengan kebutuhan pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Implementasi nyata dari kerja sama ini ditandai dengan peresmian tim Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) oleh Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco. Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian antara lulusan yang dihasilkan dengan permintaan industri saat ini.
