JAKARTA – Belum lama lumpuhnya pelayanan hari libur saat Lebaran yang merugikan para konsumennya. Kali ini, Bank DKI disorot setelah mantan Direktur Utamanya, Zainuddin Mappa, resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi fasilitas kredit kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex).

Zainuddin tidak sendiri. Kejaksaan Agung Republik Indonesia juga menetapkan dua tersangka lainnya: Iwan Setiawan Lukminto selaku pemilik Sritex dan Dicky Syahbandinata, eks pejabat PT Bank BJB. Ketiganya diduga terlibat dalam pemberian kredit yang tidak sesuai prosedur dan berisiko tinggi.

“Pada hari ini Rabu tanggal 21 Mei tahun 2025, penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan 3 orang sebagai tersangka karena ditemukan alat bukti yang cukup,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus, Abdul Qohar, dalam konferensi pers di Jakarta.

Baca Juga: Kopdar Bersama Jubir Digital, Dedie Rachim Perkuat Layanan Informasi dan Aduan

Bank DKI: Kasus Terkait Masa Lalu

Merespons dinamika tersebut, manajemen Bank DKI menegaskan bahwa perkara hukum yang menjerat Zainuddin Mappa merupakan kejadian yang berasal dari masa lalu, saat ia menjabat sebagai Dirut pada 2020. Saat ini, pihak Bank menyatakan tak terlibat langsung dalam perkara tersebut namun tetap bersikap kooperatif.

“Bank DKI menghormati dan mendukung sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan sebagai bagian dari penegakan hukum dan prinsip transparansi dalam sektor jasa keuangan,” ujar Arie Rinaldi, Sekretaris Perusahaan Bank DKI dalam pernyataan tertulis.

Iklan Setalah Paragraf ke 5

Bank DKI juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penyidik guna memastikan proses hukum berjalan secara objektif.

Baca Juga: Menuju Sampah Jadi Listrik, Pemkot Bogor Mantapkan Kerja Sama PSEL

Evaluasi Internal dan Penegasan Tata Kelola Menurut Manajemen

Meski kasus tersebut tidak melibatkan pejabat aktif saat ini, Bank DKI menjadikan peristiwa ini sebagai momentum evaluasi dan penegasan kembali terhadap pentingnya tata kelola dan sistem pengawasan kredit.

“Bank DKI mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung dan menyerahkan penanganan kasus ini sepenuhnya kepada otoritas yang berwenang,” tambah Arie.

Sejumlah pihak menilai keterlibatan dua bank daerah besar BJB dan Bank DKI  dalam kredit bermasalah Sritex menjadi sinyal perlunya pembenahan struktural dalam proses penyaluran kredit besar di sektor perbankan nasional, khususnya di bank daerah yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan ekonomi lokal.

Baca Juga: Kota Bogor Sabet Dua Penghargaan Nasional dari Kemendukbangga

Penangkapan eks petinggi bank oleh Kejagung menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum mulai membidik tanggung jawab pengambil keputusan, bukan hanya debitur bermasalah. Sementara itu, bagi Bank DKI, langkah cepat merespons secara terbuka dan transparan menjadi kunci menjaga kepercayaan publik dan stabilitas operasional.

Dengan proses hukum yang terus berjalan, publik kini menanti apakah langkah ini akan mendorong perbaikan jangka panjang di tubuh perbankan daerah khususnya Bank DKI dan mencegah terulangnya skandal serupa.*