PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung memperkenalkan sebuah terobosan inovatif di sektor layanan kesehatan, yaitu program Mantap Nak Badung. Program ini dirancang sebagai layanan kesehatan "jemput bola" yang bertujuan untuk melengkapi cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang telah ada.
Peluncuran resmi program ini dilaksanakan pada hari Rabu, 29 April 2026, dengan harapan dapat menjamin akses medis bagi seluruh lapisan masyarakat Badung. Inisiatif ini secara spesifik menyasar warga yang mungkin belum sepenuhnya terakomodasi oleh sistem BPJS Kesehatan reguler.
Inti dari Mantap Nak Badung adalah pemanfaatan ekosistem digital yang komprehensif, mencakup berbagai fitur penting. Fitur unggulan tersebut meliputi layanan home care, penanganan cepat melalui sistem SIGAP, hingga penyediaan armada khusus untuk antar-jemput pasien.
Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, menegaskan bahwa program ini dibangun sebagai penguatan terintegrasi dengan skema kesehatan daerah yang sudah berjalan. "Program Mantap Nak Badung ini memang kami rancang sebagai pelengkap layanan Krama Badung Sehat dan JKN yang sudah ada," jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati Adi Arnawa menyoroti pentingnya jangkauan layanan hingga ke area pemukiman padat penduduk yang sulit diakses. Untuk mewujudkan hal ini, Pemkab Badung menyiapkan armada khusus dengan dimensi yang lebih kecil agar dapat masuk ke gang-gang sempit.
"Bayangkan jika masyarakat cukup menelepon dan langsung ditangani dengan cepat, tentu rasa aman akan langsung muncul dan itulah yang mereka butuhkan," tegas Bupati Adi Arnawa mengenai dampak psikologis dari respons cepat ini.
Meskipun persiapan teknis telah matang, evaluasi awal menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan layanan oleh masyarakat masih tergolong rendah. Hal ini diduga kuat akibat minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat desa maupun pihak puskesmas setempat.
"Yang terpenting sekarang adalah membuktikan bahwa program ini berjalan dan dirasakan langsung oleh masyarakat di lapangan," ujar Bupati Adi Arnawa, menekankan bahwa inovasi harus didukung oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai.
Kepala Dinas Kesehatan Badung, Bagus Padma Puspita, mengungkapkan bahwa kendala awal dalam implementasi disebabkan oleh selesainya regulasi teknis dan penetapan aturan tarif. Proses legalitas operasional baru berhasil dituntaskan menjelang akhir tahun 2025.
