PORTAL7.CO.ID - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah menempatkan keselamatan seluruh jemaah haji Indonesia sebagai agenda prioritas utama pemerintah menjelang pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Arahan ini dikeluarkan menyusul dinamika situasi geopolitik yang terus berkembang di kawasan Timur Tengah belakangan ini.
Pemerintah saat ini tengah mematangkan berbagai skenario kesiapan penyelenggaraan haji demi mengantisipasi potensi risiko keamanan yang mungkin timbul. Fokus kebijakan tertinggi adalah perlindungan maksimal terhadap setiap warga negara Indonesia yang akan berangkat ke Tanah Suci.
Wakil Menteri Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengonfirmasi instruksi tegas dari Presiden mengenai fokus utama persiapan haji tahun ini. Persiapan ini harus berorientasi pada upaya memastikan semua jemaah dapat melaksanakan ibadah dengan aman.
Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan hal ini usai menghadiri acara Nuzulul Qur'an di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (10/3/2026), sebagaimana dirilis oleh Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI.
"Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jamaah haji. Itu yang paling penting," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, menekankan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk mendampingi dan menjamin keselamatan jemaah.
Dijelaskan lebih lanjut, jika kondisi keamanan internasional mendukung, kloter pertama jemaah haji Indonesia dijadwalkan untuk memulai keberangkatan pada tanggal 22 April 2026. Dahnil menegaskan bahwa semua rencana harus fleksibel sesuai perkembangan situasi.
"Petunjuk Presiden, siapkan berbagai skenario. Orientasi utamanya adalah memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan haji nanti bulan April," jelas Dahnil Anzar Simanjuntak.
Salah satu opsi mitigasi risiko yang sedang dipertimbangkan oleh pemerintah adalah penyesuaian pada rute penerbangan jemaah. Opsi ini bertujuan untuk menghindari wilayah yang dinilai memiliki potensi kerawanan keamanan tinggi.
"Ada rute yang berbeda misalnya lewat jalur selatan, kemudian ada lewat Afrika yang juga diwacanakan oleh DPR," ujar Dahnil Anzar Simanjuntak, merujuk pada diskusi opsi rute alternatif.
