PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Republik Indonesia mengambil langkah strategis untuk mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang difokuskan pada lingkungan pesantren. Langkah ini diambil sebagai bagian dari komitmen untuk menjamin pemenuhan kebutuhan gizi para santri di seluruh Indonesia.

Upaya percepatan ini juga bertujuan untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan yang berbasis komunitas, sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan pada kesehatan dan kesejahteraan para pelajar agama tersebut, dilansir dari Money.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Zulkifli Hasan, menyoroti peran sentral yang dimiliki oleh institusi pesantren dalam upaya penguatan kemandirian pangan nasional. Pesantren dinilai memiliki dampak positif terhadap ekonomi lokal melalui semangat gotong royong dan edukasi yang disebarkan ke masyarakat sekitar.

Pernyataan penting ini disampaikan oleh Zulkifli Hasan saat dirinya tengah melaksanakan kunjungan kerja resmi ke Pondok Pesantren Tebuireng yang berlokasi di Jombang, Jawa Timur. Kunjungan tersebut dilakukan pada hari Kamis, tepatnya tanggal 9 April 2026, untuk meninjau langsung implementasi program.

Ia kemudian menegaskan kembali komitmen penuh dari pihak pemerintah terkait perluasan cakupan program bantuan gizi ini. Hal ini disampaikan melalui keterangan resmi yang dikeluarkan pada hari Jumat, 10 April 2026.

"Kita masih dan akan terus mempercepat implementasi MBG di pesantren, sebagai bagian dari upaya pemenuhan gizi santri dan penguatan ketahanan pangan," ujar Zulhas dalam keterangan resminya, Jumat (10/4/2026).

Konsep program MBG di lingkungan pesantren dirancang bukan hanya untuk meningkatkan asupan nutrisi santri, tetapi juga untuk memperkuat ekosistem pangan yang berada di tingkat lokal. Zulkifli Hasan melihat adanya korelasi kuat antara program ini dengan stabilitas ketahanan pangan di skala nasional.

Situasi geopolitik global saat ini masih diselimuti ketidakpastian, termasuk adanya konflik berkepanjangan di beberapa kawasan dunia. Kondisi ini berpotensi besar mengganggu stabilitas rantai pasok bahan pangan yang sifatnya internasional.

Kondisi global yang belum stabil saat ini, termasuk konflik di berbagai negara, berpotensi mengganggu rantai pasok bahan pangan dunia. Situasi ini menjadi pendorong bagi pemerintah untuk memperkuat kemandirian pangan dari dalam negeri.