PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Republik Indonesia secara resmi akan memulai pembangunan masif sebanyak 800 unit hunian vertikal di wilayah Jakarta Pusat. Proyek ini difokuskan pada dua lokasi vital, yaitu kawasan Pasar Senen dan area Tanah Abang, sebagai respons terhadap tingginya kebutuhan hunian di ibu kota.
Keputusan strategis ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam menyukseskan program nasional penyediaan 3 juta rumah bagi masyarakat. Pembangunan ini memanfaatkan aset tanah yang dimiliki oleh dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar yang memiliki peran vital dalam infrastruktur nasional.
Pengumuman ini disampaikan langsung oleh Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama dengan Kepala Badan Pengaturan (BP) BUMN, Dony Oskaria. Informasi ini diperoleh setelah keduanya menghadiri pertemuan penting di Kantor BP BUMN pada hari Rabu, 1 April 2026.
Menteri Maruarar Sirait menekankan urgensi proyek ini mengingat kepadatan penduduk dan permintaan tempat tinggal yang sangat tinggi di Jakarta. Rencana distribusi unit telah ditetapkan, dengan alokasi 300 unit di Pasar Senen dan 500 unit di Tanah Abang.
Target penyelesaian konstruksi untuk keseluruhan 800 unit hunian vertikal ini telah ditetapkan secara ambisius, yaitu pada tanggal 15 Juni 2026. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk segera menyediakan solusi perumahan bagi warga Jakarta.
Dalam rangka percepatan proyek, pemerintah juga merencanakan pelibatan aktif dari sektor swasta melalui skema pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Mengenai mekanisme kolaborasi ini, Menteri Maruarar Sirait menjelaskan bahwa pihak swasta akan menangani proses pembangunan fisik, sementara kepemilikan lahan akan tetap berada di bawah naungan BUMN terkait, khususnya PT KAI. "Kolaborasi ini akan memungkinkan pembangunan dilakukan oleh pihak swasta, sementara kepemilikan lahan tetap berada di tangan KAI," ujar Maruarar Sirait.
Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa BUMN memiliki komitmen penuh untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah, terutama dalam penyediaan hunian perkotaan. "BUMN berkomitmen untuk mengoptimalkan aset-aset mereka guna mendukung program pemerintah, khususnya dalam pembangunan hunian vertikal di area perkotaan," kata Dony Oskaria.
Lebih lanjut, Dony Oskaria menambahkan bahwa aset milik BUMN seperti Angkasa Pura dan KAI akan dialokasikan secara khusus untuk kepentingan publik dan masyarakat luas. "Ia menyebutkan bahwa lahan dari Angkasa Pura dan KAI akan digunakan untuk kepentingan masyarakat," tambah Dony Oskaria.
