PORTAL7.CO.ID - Pemerintah secara resmi telah menetapkan jadwal pencairan gaji ke-13 bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan pada bulan Juni tahun 2026. Keputusan ini diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tujuan utama untuk memperkuat daya beli masyarakat menjelang dimulainya tahun ajaran sekolah yang baru.
Kebijakan fiskal ini diatur secara resmi dalam kerangka hukum melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, yang telah ditandatangani pada tanggal 3 Maret 2026. Langkah ini dipandang sebagai instrumen stimulus ekonomi yang signifikan untuk menjaga momentum pertumbuhan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa pembayaran gaji ke-13 ini merupakan salah satu pilar utama dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua tahun 2026. Pemerintah saat ini mematok target pertumbuhan ekonomi domestik minimal mencapai 5,4 persen sepanjang tahun ini.
Airlangga Hartarto menyampaikan optimisme mengenai dampak positif kebijakan ini terhadap perekonomian nasional, sebagaimana disampaikan di Jakarta pada hari Kamis (23/4/2026). "Tentu kita akan mencari hal yang bisa menopang pertumbuhan kembali, antara lain pembayaran gaji ke-13 di bulan Juni serta program social safety net tetap berjalan," ujar Airlangga Hartarto.
Lebih lanjut, Menko Perekonomian menyoroti investasi sebagai pengungkit utama pertumbuhan ekonomi, dengan target ambisius sebesar Rp 2.041,3 triliun sepanjang tahun 2026. Ia meyakini bahwa fundamental ekonomi Indonesia masih tetap kokoh meski menghadapi tantangan eksternal seperti fluktuasi harga minyak global akibat ketegangan geopolitik di Selat Hormuz.
"Tahun ini kita menargetkan investasi lebih dari Rp 2.000 triliun. Jadi tentunya ini sebuah angka yang tidak kecil, ini langkah yang perlu terus dijaga secara bersama, karena ini adalah pengungkit perekonomian kita," ungkap Airlangga Hartarto.
Pemerintah memprediksi bahwa kinerja ekonomi pada triwulan pertama tahun 2026 tetap menunjukkan pertumbuhan positif, didorong oleh kuatnya konsumsi rumah tangga dan penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) sebelumnya. Airlangga Hartarto bahkan meyakini angka pertumbuhan kuartal pertama bisa menyentuh level 5,5 persen, menunggu rilis data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS).
"Karena kita ingin mencapai target pertumbuhan di tahun ini minimal 5,4 persen, walaupun dalam situasi global yang penuh ketidakpastian," kata Airlangga Hartarto.
Akselerasi belanja pemerintah juga menjadi fokus penting untuk mempertahankan tren positif awal tahun, mengingat stimulus belanja negara pada periode tersebut tercatat mencapai Rp 809 triliun. Airlangga juga menyebutkan bahwa pemantauan mingguan terhadap harga minyak sangat krusial mengingat situasi konflik yang terjadi.
