PORTAL7.CO.ID - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa dan organisasi masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur pada hari Selasa, 21 April 2026. Aksi ini menuntut adanya transparansi anggaran serta pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan provinsi.
Demonstrasi yang bertepatan dengan Hari Kartini tersebut dipicu oleh keresahan publik yang mendalam mengenai kebijakan anggaran daerah yang diterapkan. Selain itu, perhatian publik juga terfokus pada jumlah kekayaan yang dilaporkan oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud.
Massa aksi secara tegas mendesak agar dilakukan audit menyeluruh terhadap seluruh kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi. Mereka juga menyoroti perlunya penguatan fungsi pengawasan terhadap eksekutif oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.
Dilansir dari Detikcom, sorotan utama aksi ini adalah terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) milik Rudy Mas'ud untuk tahun 2025. Dalam laporan tersebut, total kekayaan bersih gubernur tercatat mencapai angka fantastis, yaitu Rp166,5 miliar.
Angka kekayaan bersih tersebut didapatkan setelah perhitungan total harta sebelum utang yang mencapai Rp279,2 miliar dikurangi dengan nilai utang yang tercatat sebesar Rp112,6 miliar. Rincian aset mantan anggota DPR RI ini mencakup beberapa kategori signifikan.
Aset properti berupa tanah dan bangunan milik Rudy Mas'ud terdata senilai Rp26,5 miliar, yang berlokasi di wilayah Jakarta Selatan dan Penajam Paser Utara. Sementara itu, dana likuid dalam bentuk kas dan setara kas tercatat sebesar Rp28 miliar.
Kritik publik semakin menguat dengan adanya rencana pengadaan mobil dinas baru yang dianggarkan senilai Rp8,5 miliar. Rencana ini ditambah dengan rencana renovasi rumah jabatan gubernur yang menelan biaya sebesar Rp25 miliar melalui APBD Perubahan tahun 2025.
Pemerintah Provinsi Kaltim melalui Sekretaris Daerah memberikan pembelaan terkait kebutuhan mendesak atas pengadaan fasilitas tersebut untuk menunjang operasional kedinasan pimpinan daerah. Sekretaris Daerah Kaltim, Sri Wahyuni, menyatakan bahwa fasilitas tersebut sangat diperlukan.
"Kendaraan itu penting untuk menjangkau titik-titik dengan kondisi geografis ekstrem," kata Sri Wahyuni, Sekretaris Daerah Kaltim.
