JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan klarifikasi terkait polemik pengadaan puluhan ribu unit sepeda motor operasional untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna meluruskan narasi yang beredar di publik mengenai koordinasi anggaran antarlembaga pemerintah.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa pengadaan kendaraan operasional tersebut merupakan bagian dari alokasi anggaran tahun 2025, bukan kebijakan baru untuk tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa mekanisme kontrol fiskal telah dijalankan untuk memastikan penggunaan dana negara tetap efisien.
"Ia (Kepala BGN Dadan Hindayana) mengonfirmasi bahwa itu memang anggaran tahun lalu yang sudah terlanjur keluar. Namun, untuk tahun ini, dipastikan tidak ada pembelian motor listrik baru untuk program tersebut," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
Purbaya menambahkan, setelah melakukan tinjauan, Kemenkeu segera mengambil langkah cepat dengan melakukan pemotongan anggaran serta memastikan tidak ada pengadaan lanjutan pada tahun berjalan. Hal ini menurutnya menjadi bukti bahwa fungsi pengawasan anggaran tetap berjalan efektif di tengah dinamika siklus fiskal pemerintah.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional (BGN) menjelaskan bahwa pengadaan kendaraan tersebut merupakan kebutuhan teknis untuk mendukung kelancaran distribusi program. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebutkan motor operasional tersebut akan digunakan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki akses geografis sulit.
Tenaga Ahli Wakil Kepala BGN, Dian Islamiati Fatwa, memperkuat pernyataan tersebut dengan menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan dilakukan melalui mekanisme resmi sesuai regulasi yang berlaku. Ia memastikan prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi prioritas utama dalam pengadaan sarana pendukung distribusi layanan gizi ini.
Sementara itu, pihak legislatif turut memberikan perhatian serius terhadap isu ini. Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa, menyatakan bahwa pihaknya akan segera meminta klarifikasi langsung kepada BGN. Langkah ini bertujuan untuk memastikan asal-usul pengadaan serta menjamin penggunaan anggaran negara dapat dipertanggungjawabkan secara komprehensif kepada publik.
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menegaskan komitmen pemerintah untuk melakukan koordinasi ulang terkait pengadaan ini. Pemerintah akan melakukan pengecekan mendalam untuk memastikan bahwa kebijakan pengadaan sarana operasional benar-benar selaras dengan prioritas program nasional dan kebutuhan riil di lapangan.
Melalui berbagai klarifikasi ini, pemerintah berharap polemik mengenai motor operasional MBG dapat dipahami secara proporsional oleh masyarakat. Fokus utama program tetap diarahkan pada peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia melalui implementasi yang efektif, transparan, dan akuntabel.
