PORTAL7.CO.ID - Pemerintah Kota Cimahi resmi mengalokasikan anggaran sebesar Rp13 miliar untuk proyek pembangunan rumah dinas bagi Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Fasilitas negara ini mulai dibangun di kawasan Jalan Aruman, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara, pada Selasa (21/4/2026).
Langkah pembangunan ini menjadi catatan sejarah tersendiri mengingat selama 25 tahun Kota Cimahi berdiri, para pemimpin daerahnya belum memiliki fasilitas rumah dinas permanen. Selama ini, operasional kediaman pimpinan daerah masih mengandalkan sistem sewa atau kontrak.
Proyek ini akan berdiri di atas lahan seluas 2.350 meter persegi yang telah diakuisisi dari pihak ATR/BPN, sebagaimana dilansir dari Detikcom. Rencananya, dua unit bangunan tersebut akan dibangun secara berdampingan dalam satu kawasan terpadu.
Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengungkapkan pengalamannya selama menjabat yang harus berpindah-pindah karena ketiadaan fasilitas resmi dari pemerintah daerah. Ia menyebut bahwa selama dua setengah dekade, pimpinan daerah selalu menempati properti sewa.
"Selama Cimahi berdiri sudah 25 tahun, punya rumah dinas. Jadi saya sebelumnya sempat menjalani sebagai Wakil Wali Kota dan Wali Kota, itu saya tinggal di rumah dinas yang dikontrak," kata Ngatiyana.
Anggaran belasan miliar rupiah tersebut disiapkan untuk mencakup pembangunan dua unit rumah sekaligus dalam satu tahun anggaran. Ngatiyana menargetkan agar proses konstruksi fisik bangunan dapat segera direalisasikan pada tahun ini.
"Besarannya sekitar Rp13 miliar buat 2 rumah, jadi buat wali kota dan wakil wali kota. Rumahnya nanti bersebelahan, pembangunan fisiknya mudah-mudahan bisa dilaksanakan tahun ini," ujar Ngatiyana.
Persiapan pembangunan ini sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2024 melalui tahap kajian mendalam oleh tim konsultan. Pada tahun 2025, fokus utama pemerintah daerah adalah melakukan pemadatan lahan karena lokasi tersebut merupakan area persawahan yang memiliki kontur tanah lembek.
"Tahun 2025 awal kita melakukan review, karena 2024 sudah ada perencanaan oleh konsultan pembanguna rumah. Tahun 2025 kemarin juga kita baru punya anggaran untuk pemadatan, karena itu lahannya sawah," ujar Ngatiyana.
