JAKARTA - Sejak akhir November 2025, hujan deras yang terus mengguyur wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah memicu banjir bandang dan longsor di ratusan kecamatan. Data resmi per 30 November mencatat lebih dari 300 korban jiwa dan hampir 300 orang masih dinyatakan hilang. Dengan cakupan bencana yang meliputi 354 kecamatan, skala dampaknya sangat besar, terutama di Aceh yang mencatat wilayah terdampak terbanyak.
Meski belum ditetapkan sebagai bencana nasional, respons pemerintah pusat berlangsung cepat dan menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto langsung menggerakkan seluruh elemen negara, dari kementerian hingga aparat keamanan, untuk mendukung operasi penyelamatan dan pemulihan. Sejak hari pertama, evakuasi korban, pengiriman logistik, serta pemulihan jaringan komunikasi dan transportasi menjadi prioritas utama.
Berbagai armada dikerahkan untuk mempercepat distribusi bantuan, termasuk pesawat Hercules C-130 dan A400M, serta kendaraan darat dan laut. Peralatan darurat seperti perahu karet, tenda, dan genset juga disalurkan ke titik-titik terdampak.
Terkait status bencana, Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa penetapan sebagai bencana nasional bukanlah satu-satunya indikator keseriusan penanganan. Dalam sejarah Indonesia, status tersebut hanya diberikan pada peristiwa luar biasa seperti tsunami Aceh dan pandemi Covid-19. Bahkan bencana besar seperti gempa Palu dan Lombok tidak mendapat status serupa. Oleh karena itu, meskipun banjir Sumatera dikategorikan sebagai bencana daerah tingkat provinsi, pemerintah pusat tetap turun tangan secara penuh.
Di lapangan, TNI Angkatan Darat juga menunjukkan komitmen tinggi. Menanggapi berbagai opini yang beredar di media sosial, Kadispenad Kolonel Inf Donny Pramono menegaskan bahwa pasukan TNI langsung bergerak sejak laporan awal diterima. Fokus utama mereka adalah membuka akses jalan nasional yang terputus, seperti jalur Sibolga – Padang Sidempuan, serta mempercepat perbaikan jembatan dan infrastruktur penting lainnya.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya pemulihan infrastruktur sebagai bagian dari upaya menyelamatkan warga dan memulihkan aktivitas sosial ekonomi. Pemerintah memastikan bahwa dukungan logistik, personel, dan peralatan terus ditingkatkan di lapangan.
Respons ini menunjukkan bahwa penanganan bencana tidak bergantung pada status administratif semata. Yang terpenting adalah kecepatan, koordinasi, dan keberpihakan pada keselamatan warga. Pemerintah, bersama seluruh elemen bangsa, terus bekerja tanpa henti untuk memastikan Sumatera bangkit kembali.*
