PORTAL7.CO.ID - Proyek penataan kawasan Gedung Sate di Kota Bandung kini tengah menjadi sorotan tajam dari kalangan legislatif. Langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat ini dinilai perlu dievaluasi kembali agar penggunaan anggaran daerah lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat luas.
Proyek yang digagas oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tersebut dijadwalkan berlangsung selama empat bulan, terhitung sejak 8 April hingga 8 Agustus 2026. Berdasarkan informasi yang dilansir dari Detikcom, penataan kawasan di Jalan Diponegoro ini diperkirakan menghabiskan biaya mencapai Rp15 miliar dari anggaran daerah.
"Masih banyak persoalan rakyat yang belum terselesaikan, sehingga revitalisasi ini belum menjadi kebutuhan mendesak," kata Maulana Yusuf Erwinsyah, Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pada Minggu (19/4/2026).
Maulana menekankan bahwa alokasi dana sebesar itu idealnya dialihkan untuk memperkuat sektor-sektor dasar yang bersentuhan langsung dengan warga. Bidang pendidikan dan bantuan sosial keagamaan dianggap sebagai sektor yang jauh lebih membutuhkan perhatian serius serta suntikan dana dari pemerintah saat ini.
"Jangan sampai revitalisasi ini justru menghilangkan karakter kawasan yang sudah memiliki nilai historis," ungkap Maulana Yusuf Erwinsyah menanggapi rencana perubahan fisik di area bersejarah tersebut.
Ia mengingatkan pemerintah agar tetap mempertahankan identitas asli Kota Bandung yang melekat pada kawasan Lapangan Gasibu dan Jalan Diponegoro. Kekhawatiran muncul terkait potensi penutupan akses jalan publik demi perluasan area perkantoran pemerintah yang dapat membatasi mobilitas warga.
"Jangan sampai ini memperluas batas antara pemerintah dengan rakyat, baik secara fisik maupun simbolik," tutur Maulana Yusuf Erwinsyah sebagai peringatan agar pembangunan tidak menciptakan sekat sosial yang semakin lebar.
Dari kacamata administratif, rencana ini juga dipertanyakan karena diduga tidak tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selain itu, terdapat ketidakpastian mengenai sumber pendanaan yang disebut masih menunggu anggaran perubahan, sementara program krusial seperti dana BPMU pendidikan masih mengalami kendala.
"Kebijakan publik harus berbasis kajian komprehensif, bukan sekadar keinginan atau instruksi," tegas Maulana Yusuf Erwinsyah mengenai pentingnya transparansi dan perencanaan matang dalam setiap proyek besar.
