PORTAL7.CO.ID - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengalokasikan tambahan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) sebesar Rp10,6 triliun pada Sabtu (25/4/2026). Dana segar ini ditujukan untuk mempercepat proses pemulihan wilayah yang baru saja dilanda musibah banjir dan tanah longsor di tiga provinsi utama di Pulau Sumatera.
Wilayah prioritas yang menjadi sasaran utama dari alokasi dana tambahan ini adalah Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Langkah fiskal ini diambil sebagai respons terhadap tantangan pemulihan yang masih dihadapi oleh pemerintah kabupaten dan kota di daerah-daerah terdampak.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan bahwa kebijakan penambahan anggaran ini merupakan hasil evaluasi kondisi di lapangan yang menunjukkan pemulihan di sejumlah titik masih memerlukan dorongan signifikan. Alokasi khusus ini bertujuan menjamin ketersediaan finansial yang memadai bagi seluruh pemerintah daerah yang terkena dampak bencana.
Secara spesifik, tantangan pemulihan paling berat masih terpusat di beberapa kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues. Sementara itu, fokus penanganan di Sumatera Utara diprioritaskan pada kawasan Tapanuli, dan di Sumatera Barat mencakup Agam, Padang Pariaman, serta Tanah Datar.
Menteri Tito Karnavian menekankan perlunya kesiapsiagaan berkelanjutan dalam menghadapi dampak bencana alam yang masih berlangsung. "Kita pikir bencana sudah selesai, namun ternyata banjir masih terus terjadi, longsor pun masih terjadi. Artinya, kita tidak boleh lengah dan harus terus mempercepat pemulihan di daerah-daerah terdampak," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Pernyataan ini menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan dukungan langsung kepada pemerintah daerah yang sedang berjuang bangkit pascabencana. Seluruh tingkatan pemerintahan di tiga provinsi tersebut dipastikan akan menerima bagian dari total dana tambahan yang telah disetujui tersebut.
"Intinya, Bapak Presiden menambah Rp 10,6 triliun untuk tiga provinsi terdampak. Seluruh kabupaten/kota mendapatkan itu, sehingga tidak ada daerah yang tertinggal dalam proses pemulihan," tegas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.
Data kementerian menunjukkan bahwa dari total 75 kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut, sebanyak 53 daerah telah teridentifikasi terdampak bencana. Dari jumlah tersebut, 39 daerah atau 74 persen dilaporkan telah kembali normal, namun 11 daerah lainnya masih membutuhkan perhatian khusus.
Mendagri juga menyampaikan instruksi tegas kepada jajaran pemerintah daerah mengenai tata kelola dana yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Pengawasan ketat diminta untuk memastikan setiap rupiah yang digelontorkan dapat terealisasi menjadi aksi nyata demi kepentingan masyarakat.
