PORTAL7.CO.ID - Bupati Bandung Barat (KBB), Jeje Ritchie Ismail, mengeluarkan ancaman tegas berupa pemecatan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan terlibat dalam praktik percaloan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Bandung Barat. Tindakan keras ini diambil sebagai respons langsung terhadap viralnya keluhan seorang warga yang mengalami kesulitan saat mengurus akta kelahiran pada Rabu (29/4/2026).
Peristiwa yang memicu reaksi Bupati ini terjadi ketika seorang warga bernama Siti Bariyah, berasal dari Desa Cibitung, Kecamatan Rongga, merasa kecewa setelah gagal mendapatkan layanan di gerai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) di MPP. Siti mengaku telah menempuh perjalanan selama dua jam untuk mengurus dokumen penting tersebut.
Menurut kesaksian Siti, permohonannya ditolak oleh petugas dengan alasan kuota harian sudah terpenuhi dan sistem administrasi telah ditutup. Padahal, ia sudah menunggu lama sejak pagi hari di lokasi pelayanan.
"Saya jauh-jauh dari Cibitung, 2 jam ke Pemda KBB. Saya datang jam 9 pagi, tapi diminta menunggu sampai siang. Pas giliran saya, dibilang sistem sudah tutup dan kuota penuh. Padahal mereka yang minta saya menunggu," ungkap Siti mengenai pengalamannya tersebut.
Kekecewaan Siti memuncak ketika ia didekati oleh seorang pria tak dikenal di area parkir MPP yang menawarkan jasa untuk mengurus administrasi dengan imbalan sejumlah uang. Setelah melalui proses tawar-menawar, dokumen akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA) miliknya ternyata dapat diselesaikan dengan cepat melalui bantuan pihak ketiga tersebut.
"Ya ada bapak-bapak, datangi saya mungkin karena kasihan lihat saya di parkiran. Dia menawarkan bantuan, bisa bantu urus administrasi. Tapi dia menawarkan biaya Rp200 ribu, saya tawar jadi Rp160 ribu. Ternyata sama calo bisa, langsung selesai," tutur Siti menceritakan proses penyelesaian dokumennya.
Pengalaman pahit Siti ini kemudian dibagikan melalui media sosial, memicu gelombang reaksi keras dari warganet terhadap kualitas pelayanan publik yang dirasakan di wilayah KBB. Siti berharap pemerintah daerah segera melakukan pembenahan sistem agar warga dari daerah pelosok tidak perlu menempuh perjalanan jauh.
"Saya harap ada perbaikan, kalau bisa pelayanan lebih dekat. Misalnya mengurus KIA cukup ke desa atau kecamatan saja. Kasihan warga yang jauh seperti saya," kata Siti, menyuarakan harapan perbaikan layanan.
Menanggapi situasi yang memanas tersebut, Bupati Jeje Ritchie Ismail segera melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor MPP. Dalam kunjungan mendadak tersebut, Bupati bertemu langsung dengan Siti untuk menggali kronologi kejadian dan mengevaluasi kinerja petugas di lapangan.
