PORTAL7.CO.ID - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, angkat bicara mengenai kesalahpahaman publik terkait angka kebutuhan 19.000 ekor sapi untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Klarifikasi ini disampaikan pada hari Kamis, 23 April 2026, untuk meluruskan persepsi publik mengenai volume komoditas yang dibutuhkan pemerintah.
Dadan menegaskan bahwa angka puluhan ribu sapi tersebut merupakan hasil simulasi perhitungan teknis semata. Angka ini tidak mencerminkan kebutuhan riil harian yang akan dipenuhi saat program berjalan secara efektif.
Angka simulasi tersebut muncul hanya jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) diperintahkan untuk memasak daging sapi secara serentak. Hal ini diungkapkan Dadan sebagai respons terhadap spekulasi yang beredar luas di masyarakat.
Menurut Dadan, perhitungan teknis didasarkan pada asumsi operasional di setiap unit layanan gizi yang ada. Ditekankan bahwa satu unit SPPG diasumsikan membutuhkan daging dari satu ekor sapi dewasa untuk memenuhi satu siklus menu berbasis daging.
"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau misalnya SPPG hari ini mau masak daging sapi. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian kita mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," ujar Dadan dalam keterangannya, Kamis (23/4/2026).
Secara rinci, kebutuhan daging sapi dalam satu kali proses memasak di setiap SPPG diperkirakan berkisar antara 350 hingga 382 kilogram. Kapasitas ini setara dengan berat daging murni yang berasal dari satu ekor sapi untuk memenuhi kebutuhan wilayah kerja satuan tersebut.
"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi. Ini lah pentingnya makan bergizi agar tangkapan rasionya bagus. Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," tambah Dadan.
BGN menekankan bahwa tidak ada kebijakan untuk menyeragamkan menu secara nasional, meskipun simulasi tersebut ada. Fleksibilitas menu diterapkan untuk menjaga stabilitas harga pangan di pasar dan menghindari lonjakan permintaan yang ekstrem pada satu komoditas.
Strategi diversifikasi pangan ini diambil berdasarkan evaluasi simulasi sebelumnya, seperti saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober. Pada momen tersebut, menu tunggal untuk jutaan penerima manfaat menyebabkan dampak signifikan pada harga komoditas.
