Tut Wuri Handayani, di Ciderai oleh Oknum Panitia PPDB, Jumadil Qubro: Ki Hajar Pasti Menangis

TANGERANG-Hari ini para aktivis, Jurnalis dan Lsm yang tergabung dalam Forum Pemerhati Pendidikan akan menggelar Aksi Damai di Halaman Kantor Pemerintah Provinsi Banten, (Kamis 28 Juli 2022)

Aksi ini menyingkapi berbagai kekisruhan yang terjadi saat PPDB  ( Penerimaan Peserta Didik Baru ) Tahun Ajaran 2022/2023. Provinsi Banten dinilai gagal karena kekisruhan ini terjadi diberbagai Sekolah. Diduga ada permainan oleh Oknum Oknum ini lah Kesempatan besar untuk para peserta didik bisa menikmati sekolah negeri menjadi kandas.

Tuntutan Forum Pemerhati Pendidikan diantaranya
1. Meminta kepada Pj Gubernur Banten untuk membatalkan hasil PPDB tahun ajaran 2022/2023 karena di duga ada pungutan liar dalam pelaksanaanya
2. Meminta Kepada Bapak Kapolda Banten untuk membuka alat bukti Server atau Web yang dijadikan alat atau media dalam penerimaan Online saat PPDB
3. Meminta Kepada Inspektorat Provinsi Banten untuk Memeriksa dan memanggil guna dilakukan penyidikan dan penyelidikan kepada Kepala Sekolah Negeri dan Panitia PPDB yang sekolahnya di sinyalir melakukan kecurangan
4. Meminta Kepada Menteri Pendidikan untuk mengkaji ulang sistem zonasi yang banyak menuai polemik dan dijadikan sarana pungli.

Selain rencana Aksi Ke Kantor Pemerintahan Provinsi Banten Juga, para Aktivis juga akan melakukan aksi ke Mapolda Banten, DPRD Provinsi Banten dan Kantor Inspektorat Provinsi Banten.

Jumadil Qubro, Aktivis Sosial menilai pelaksanaan PPDB tahun ini adalah pelaksanaan terburuk sepanjang sejarah, Bagaimana tidak hal ini dibarengi berbagai aksi protes orang tua wali murid terhadap mekanisme pelaksanaan PPDB ini. Tidak transparan dan seakan main umpet.

Lanjut Menurut Jumadil Qubro, pelaksanaan PPDB tahun ini tidak saja menciderai rasa keadilan bagi siswa dan atlet beprestasi yang gagal masuk ke sekolah negeri, namun juga menciderai rasa keadilan masyarakat, karena tidak adanya aturan yang jelas dalam pelaksanaan PPDB. Baik melalui jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan perpindahan orangtua.

”Kisruhnya PPDB tahun ini kan karena tidak adanya aturan yang jelas tentang PPDB,  main petak umpet, sehingga banyak calon siswa yang diterima di sekolah negeri karena memiliki konektivitas dengan orang politik,” ungkapnya.

Jumadil berharap kepada pihak pihak yang bertanggungjawab terhadap gagalnya PPDB tahun ini untuk tahu diri. “Pejabat yang merasa gagal dalam melaksanakan PPDB berpikirlan secara mandiri, ksatria dan berkesadaran,” tandas pemerhati sosial masyarakat ini.

Sementara Pj Gubernur Banten Al Muktabar akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terkait kisruhnya pelaksanaan PPDB tahun ini.

”Tentu saya akan menghormati suara suara yang disampaikan sebagai pesan publk yang juga menjadi dasar pengambil keputusan,” katanya, kepada wartawan.

Sistem Zonasi melahirkan praktek praktek pungli dikalangan akademisi yang seharusnya dunia pendidikan harus bersih dari praktek praktek tidak sehat ini, karena Dunia Pendidikan tempat dimana kader kader penerus cita cita bangsa di cetak dan dibentuk.

Bagaimana jika ini dibiarkan, kita akan melahirkan para penerus generasi masa depan kita yang sudah diperlihatkan dengan praktek praktek yang bertentangan dengan norma dan etika pendidikan kita.

Mengutip pesan Ki Hajar Dewantoro yang terkenal sebagai pedoman pendidikan  adalah “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani”.