Tindaklanjuti SPI KPK, Menteri AHY: Mari Terus Lakukan Evaluasi dan Refleksi dalam Berikan Layanan Terbaik Bagi Masyarakat

JAKARTA - Sebagai upaya menindaklanjuti hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan Sosialisasi dan Tindak Lanjut Perbaikan SPI Tahun 2024. Kegiatan ini berlangsung di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta pada Senin (03/06/2024).

Dalam sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan agar Kementerian ATR/BPN dapat membentuk dan mengaktifkan kembali Unit Pengendalian Gratifikasi. "Unit tersebut saya minta untuk tidak pasif, mengumpulkan laporan penerimaan gratifikasi, dan secara proaktif juga turut berkolaborasi dengan semua pihak untuk menggencarkan upaya pencegahan dan penindakan atas perilaku korupsi," ucapnya.

Melalui kegiatan ini, Menteri AHY menyatakan dapat dimanfaatkan jajarannya sebagai wadah referensi dan refleksi untuk mewujudkan Kementerian ATR/BPN yang lebih baik, profesional, dan berintegritas. "Kita ingin, seperti yang sering kita gelorakan, Kementerian ATR/BPN semakin maju dan modern. Semakin melayani, profesional, dan tepercaya. Tinggal bagaimana, itu bukan hanya menjadi jargon, bukan hanya menjadi hashtag tapi benar-benar menjadi kekuatan sekaligus karakter kementerian ATR/BPN," ucap Menteri AHY.

Sebagai bentuk perwujudan good governance dan clean government, Menteri AHY mengajak seluruh jajaran untuk melakukan perbaikan-perbaikan. "Ini dua padanan yang sama pentingnya. Oleh karena itu, dengan semangat itu, kita ingin melakukan evaluasi, koreksi, refleksi, dan kontemplasi atas apa yang telah kita jalankan di tahun 2023," tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Sementara itu, untuk mendukung hasil survei yang diharapkan, Pahala Nainggolan selaku Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang hadir menjadi narasumber, mengatakan ada tiga komponen yang menjadi penilaian survei tersebut. "Bahwa ada tiga komponen, sepertiga disumbang oleh internal. Sepertiga oleh eksternal, ini pengguna jasa ATR/BPN, sepertiga lagi adalah ekspert, ahli. Baru kita dapatlah nilai 100," paparnya.

Hingga pertengahan tahun 2024, Kementerian ATR/BPN telah mendapatkan sejumlah capaian yang signifikan dan melampaui target. Sejak ada program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) hingga April 2024 telah mencatatkan 112 juta bidang tanah terdaftar dari 126 juta bidang di Indonesia. Sementara itu, Reforma Agraria telah mencapai 2,2 juta bidang tanah dengan luas 1,4 juta hektare. 

Hal itu dilaporkan Suyus Windayana, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN dalam kegiatan sosialisasi ini. "Capaian lainnya seperti Penataan Ruang, Pengadaan Tanah, pengelolaan laporan keuangan, Reformasi Birokrasi dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga telah mengalami tren peningkatan bahkan melampaui target," ungkap Suyus Windayana.

Terkait hal itu, Sekjen mengajak seluruh jajaran baik di tingkat pusat maupun satuan kerja di daerah yang hadir secara luring dan daring, agar sama-sama memaknai hasil pelaksanaan SPI. "Ini menjadikannya sarana refleksi untuk kita merumuskan bersama dan laksanakan tindak lanjut perbaikan di semua lini," ucap Suyus Windayana.

Turut hadir, para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama; para Pejabat Administrator di lingkungan Kementerian ATR/BPN baik pusat dan satuan kerja di daerah. Hadir pula Tim Monitoring dari KPK. (***)