Menteri Energi G20 Harapkan Percepatan Transisi Energi Jadi Komitmen Bersama di KTT Bali

BALI – Para menteri bidang energi negara-negara G20 mengharapkan percepatan transisi energi menjadi komitmen bersama dalam poin deklarasi pertemuan puncak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20, di Bali, pada 15-16 November 2022.  Menjadi bagian dari solusi kunci mengatasi krisis energi global yang sedang terjadi saat ini.

 

Hal itu diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Bidang Perencanaan Strategis Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yudo Dwinanda Priaadi, dalam jumpa pers, melalui daring. Selasa (8/11/2022).

 

"Negara G20 sepakat  untuk mempercepat transisi energi termasuk memastikan tercapainya target pembangunan global berkelanjutan, di tahun 2030. Khususnya untuk akses energi modern yang handal, berkelanjutan dan terjangkau bagi semua," kata Yudo.

 

Yudo juga menjelaskan bahwa Menteri Energi G20 menyepakati “Bali Compact”, yang merupakan hasil Energy Transitions Ministerial Meeting (ETMM), di Bali, September 2022 lalu, yang berisi sembilan prinsip. "Bali Compact" menjadi bagian penting dari percepatan transisi energi. 

 

"Pertemuan para menteri energi di Bali, semua sepakat  melakukan transisi energi dengan tidak ada yang tertinggal. Meski, pada pertemuan itu," tambahnya. 

 

Para negara energi itu menekankan pentingnya pengembangan teknologi yang inovatif dan terjangkau untuk mendukung transisi energi, termasuk pentingnya kerja sama transfer pengetahuan dan inovasi teknologi. Mereka juga sepakat meningkatkan investasi dan mendorong aliran dana kepada negara berkembang guna percepatan transisi energi serta pentingnya memperkuat kerjasama.

 

Prinsip lainnya adalah  meningkatkan pelaksanaan efisiensi energi, mendiversifikasi sistem dan bauran energi, serta menurunkan emisi dari semua sumber energi. 

 

Berikutnya, mengkatalisasi investasi yang inklusif dan berkelanjutan dalam skala besar ke arah sistem energi rendah emisi atau Net Zero Emissions; Berkolaborasi dalam memobilisasi semua sumber pendanaan untuk mencapai tujuan Agenda Sustainable Development Goals (SDGs) 2030 dan Paris Agreement.

 

Menurut Yudo, dalam mewujudkan transisi energi ada beberapa tantangan yang harus dihadapi yaitu teknologi dan pendanaan. “Tantangan lainnya adalah masalah dana,” tegasnya.

 

Ia menjelaskan transisi energi membutuhkan dana yang tidak sedikit, termasuk guna mempercepat waktu pensiunnya pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).

 

Penguasaan teknologi, waktu pelaksanaan proyek, dan kesiapan industri pendukung baik dari sudut aspek teknis maupun keekonomian juga menjadi catatan daftar tantangan berikutnya.

 

Dalam mengatasi tantangan-tantangan, lanjut Yudo, Indonesia berupaya melakukan sejumlah terobosan, antara lain penerbitan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 mengenai Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk penyediaan Tenaga Listrik.

 

Terobosan terpenting adalah penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) energi baru dan energi terbarukan (EBET). Rancangan ini guna memberikan kepastian hukum, perkuatan kelembagaan dan tata kelola, penciptaan iklim investasi yang kondusif dan pemanfaatan sumber EBT untuk pengembangan industri ekonomi nasional. “RUU ini nantinya menjadi game changer, untuk mempercepat transisi energi di Indonesia,” ujar Yudo. (Habibi)

Sumber: Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo dan Fast Respon Nasional (FRN)