Mei, PAD Kota Bogor Capai 34,99 Persen

KOTA BOGOR - Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Evaluasi Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintahan Daerah (ETPD).

Rapat tersebut dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sofiah di The Sahira Hotel, Jalan Ahmad Yani, Tanah Sareal, Kota Bogor, Selasa (6/6/2023).

Kepala Bapenda Kota Bogor, Deni Hendana melaporkan, PAD Kota Bogor sampai dengan bulan Mei 2023 tercapai 34,99 atau hampir 35 persen. Secara keseluruhan pendapatan daerah tercapai 30,32 persen.

Deni melanjutkan, komponen PAD dari pajak dengan target sebesar Rp 936 miliar pada Mei 2023 baru tercapai Rp 371 miliar (39,6 persen). Jika dilihat dan dibandingkan pada Mei 2022 maka didapatkan angka pertumbuhan sebesar 10 persen.

"Ini menunjukkan upaya peningkatan pendapatan tahun 2023 dari sektor pajak melihatkan hasil. Di sisi lain, ekonomi di Kota Bogor sudah tumbuh recovery-nya maupun perputaran ekonomi di Kota Bogor benar-benar menunjukkan kondisi yang pulih dibanding tahun-tahun sebelumnya," kata Deni.

Sementara untuk retribusi masih relatif kecil, yakni 21,94 persen namun nilainya lebih besar dibanding 2022. Untuk kekayaan daerah berupa sumbangan dari BUMD baru tercapai 16,46 persen atau sebesar Rp 5 miliar dari perbankan, sementara BUMD lain sampai bulan Mei 2023 belum ada yang masuk. Lain-lain PAD dari Rp 325 miliar yang ditargetkan sudah masuk Rp 83 miliar atau 25,26 persen.

"Performa di triwulan pertama menuju triwulan kedua pada beberapa sektor perlu menjadi perhatian. Dari BUMD barangkali untuk disegerakan penyetoran sebagian labanya yang sudah menjadi komitmen, tentunya kebutuhan belanja kita di triwulan kedua cukup signifikan," ungkap Deni.

Sektor pajak sampai Mei 2023 terbesar di PBB-P2, tercapai Rp 118 miliar (71 persen) dari target Rp 165 miliar. Hal ini kata Deni dipengaruhi instrumen stimulus yang dikeluarkan.

Jika dibandingkan pada Mei tahun 2022 yang sebesar Rp 89 miliar, ada performa yang cukup baik, meningkat hampir Rp 30 miliar (40 persen).

Treatment atau penanganan yang diterapkan kata dia, sama tetapi wajib pajak membayar lebih dan salah satu peningkatan adalah tahun 2023 NJOP ditingkatkan sebesar maksimum 30 persen dari tahun 2022.

Hal ini tidak terlepas dari ekonomi masyarakat yang masih terbebani kondisi Covid-19  yang masih terasa untuk ekonomi di tahun 2023.

Adapun pajak yang masih kecil ada di BPHTB yang baru tercapai 21,37 persen karena target 2023 sebesar 396 persen, maka jika dibanding realisasi pada tahun 2022 angka sebesar 205 persen. Pendekatan-pendekatan terus diupayakan untuk segera dilakukan pembayaran pada beberapa transaksi yang cukup signifikan.

"Ini juga berpengaruh pada kebijakan di BPN dan kita terus berkoordinasi dengan BPN dan para wajib pajak. Apresiasi saya untuk beberapa OPD yang secara perform angkanya baik sampai dengan Mei. Dilihat dari per OPD maka yang masih relatif kecil ada di DPMPTSP, karena target PBG sebesar Rp 28 miliar baru terealisasi Rp 2,2 miliar. Ini menjadi perhatian kami karena tentunya akan mengganggu pendapatan secara keseluruhan  untuk target retribusi, untuk lain-lain. PAD saya melihat realisasi tahun 2023 menunjukan hal yang baik dibanding tahun lalu walaupun dari sisi target ada beberapa kontraksi target di beberapa OPD mengingat kondisinya perlu ada perubahan di tahun 2023," paparnya.

Evaluasi yang dilakukan dalam rakor merupakan yang pertama di tahun 2023 untuk kegiatan hingga bulan Mei 2023. Rakor sendiri diikuti  incomer retribusi, perwakilan BUMD dan incomer PAD lainnya.

Sekda Kota Bogor, Syarifah Sofiah saat sambutan menyampaikan, selain perbaikan peningkatan pendapatan berupa ekstensifikasi dan intensifikasi, perlu juga dibantu dan didukung elektronifikasi atau secara digitalisasi agar hasil yang diharapkan dapat tercapai.

“Namun perlu diingat juga kemampuan teknologi warga Kota Bogor tidak sama sehingga perlu dilakukan edukasi secara kontinyu dan masif, karena itu inovasi teknologi yang diciptakan harus diimbangi dengan literasinya. Kalau hal itu ada maka pelayanan bagi masyarakat OK," kata Sekda.

Evaluasi yang dilakukan kata dia, harus terus dan intensif karena kebutuhan pembangunan semakin banyak, di sisi lain pendapatan-pendapatan terdampak akibat adanya perubahan kebijakan. Kepada incomer retribusi dan semua pihak terkait, dirinya juga mengajak berupaya bagaimana untuk menyikapi hasil dari evaluasi.

Menurutnya jika terjadi defisit maka ada tiga langkah yang diambil, yaitu meminjam, mengurangi belanja dan meningkatkan pendapatan.

“Kalau ingin kegiatan berjalan lancar, maka tingkatkan pendapatan untuk menghindari kedua langkah lain. Pilihannya hanya tiga saja,” ungkap Syarifah. (***)