Maraknya Pemberitaan Miring Pemasangan Bronjong dari Beberapa Media On-line, Jadi Polemik Panjang

Wilayah V yang diduga beralamat fiktif.

“Kalau memang diduga fiktif sangat disayangkan kang, saya minta kedepan gak boleh terjadi lagi yang kaya begini dan mohon dinas terkait dalam hal ini DPUPR untuk menegur dan memberikan sanksi perusahaan penyuplai barang material tersebut,” kata Aan kepada awak media saat dikonfirmasi melalui pesan singkat elektronik, Senin (30/8/2021).

Selain itu, Wakil Ketua Komisi III ini menegaskan siapapun boleh untuk meminta keterangan informasi publik.

“Siapapun boleh untuk meminta keterangan terkait KIP sebagai bentuk sosial control,” tegas Politisi dari Fraksi Golkar itu.

Sebelumnya, Fakta di lapangan terungkap, Sabtu (28/8), ketika awak media menelusuri keberadaan perusahaan tersebut yang terletak di RT 01, RW 07 Laladon Gede, Kecamatan Ciomas, yang didapati adalah tempat kegiatan home industri.

Menurut Ketua RT setempat bahwa dulu pernah ada CV tapi tidak pernah lapor dan juga jarang ada orang.

“Dia hanya ngontrak tahun kemarin, sekarang sudah diisi oleh pekerja kulit atau home industri,” kata Yana, kepada awak media.

Sementara, kepala unit pelaksana teknis jalan dan jembatan wilayah V Eko Sulistianto saat dihubungi melalui pesan aplikasi whatsapp perihal alamat tersebut, menjelaskan, itu pengadaan bahan yang ada di bidang pemeliharaan.

Program ya ada di bidang tersebut.

“Kalau mau lebih jelas kordinasi ya dengan bidang yang bersangkutan, kami hanya menerima pengiriman bahan dari penyedia yg mendapatkan pengadaan tersebut,” katanya.

Lanjut Eko, itu bukan proyek regular, tapi pengadaan bronjong untuk mengantisipasi jalan yang kritis.

Saat disinggung soal papan informasi kegiatan Eko mengatakan, itu bukan proyek Pak, tetapi itu pengadaan bahan program pemeliharan. Dan dalam melaksanakanya seperti halnya pemeliharaan jalan.

“Dan memang tidak ada papan kegiatannya, hanya sebatas pemberitahuan peringatan atau rambu atau tanda sedang ada pekerjaan saja.” sebut dia.