DPRD Kabupaten Bogor Desak Tindakan Tegas Dugaan Penyelewengan Dana PIP, Sastra Winara: Sanksinya Pemecatan 

BOGOR – Dugaan penyalahgunaan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di sejumlah sekolah di Kecamatan Parungpanjang dan Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, telah menjadi sorotan publik. Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyampaikan keprihatinannya terkait kasus ini dan mendesak adanya tindakan tegas terhadap pihak yang terbukti bersalah.  

Kritik Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara terhadap Praktik Sulap Oknum Dana PIP

Dalam pernyataannya di Cibinong, Jumat (17/01/2025), Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara menyayangkan bahwa di tengah upaya meningkatkan kualitas pendidikan, masih ada oknum yang memanfaatkan dana pendidikan untuk kepentingan pribadi.  

“Di era yang serba transparan ini, tindakan seperti ini sangat memprihatinkan. Program PIP dirancang untuk membantu siswa dari keluarga tidak mampu, namun sayangnya, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan dari program ini,” ujarnya.  

Sanksi Tegas Menanti Oknum yang Terbukti Bersalah dalam Penyelewengan Dana PIP

Sastra menegaskan bahwa pengembalian dana oleh beberapa kepala sekolah kepada siswa yang menjadi korban penyelewengan tidak akan menghapus konsekuensi hukum. Ia mendesak Inspektorat Daerah untuk bertindak cepat dan memberi sanksi yang setimpal.  

“Jika terbukti, kepala sekolah yang terlibat harus dicopot dari jabatannya. Ini penting untuk memberikan efek jera dan memastikan kejadian serupa tidak terulang,” kata Sastra.  

Ia juga menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum, namun mengingatkan bahwa pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab untuk memastikan tindakan tegas secara administratif.  

Sastra mengingatkan bahwa kasus ini dapat mencoreng citra Kabupaten Bogor di tingkat nasional jika tidak ditangani dengan baik. Ia meminta pemerintah daerah, terutama Inspektorat, untuk menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus ini.  

“Kita harus menjaga nama baik Kabupaten Bogor. Teguran keras dan pencopotan bagi yang terbukti bersalah adalah langkah penting untuk menunjukkan komitmen kita terhadap tata kelola pemerintahan yang baik,” jelasnya.  

Kasus ini menyoroti pentingnya pengawasan ketat terhadap implementasi program pemerintah, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat. Sastra menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Bogor akan terus memantau perkembangan kasus ini dan mendorong transparansi dalam pengelolaan dana publik.  

“Kami di DPRD akan memastikan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap program pendidikan seperti PIP tetap terjaga. Insiden ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak agar lebih bertanggung jawab,” imbuh Sastra.  

Kasus dugaan penyelewengan dana PIP ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah kunci dalam setiap program pemerintah. Tindakan tegas terhadap oknum yang terlibat diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat sekaligus menjadi contoh bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi.*