DPP LSM GEMPPAR Kritik Bimtek Pelatihan Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa Sukaharja Terkesan Hanya Untuk Ajang Liburan Saja

BOGOR - Sekjen DPP LSM GEMPPAR (Gerakan Masyarakat Pemantau Pengguna Anggaran Rakyat) Nuryadi, mengungkapkan bahwa gelaran Bimtek pada saat ini sedang berlangsung untuk Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Aparatur Pemerintah Desa Sukaharja tahun 2022 di Hotel Arra Ciloto Puncak Bogor, Sabtu,(12/11/2022) terkesan hanya untuk mengisi waktu liburan saja, dan menghambur hamburkan anggaran.

Sangat disayangkan Kegiatan yang digelar oleh pemdes Sukaharja disaat perekonomian masyarakat sedang sulit, dengan kondisi saat ini masyarakat diwajibkan untuk membeli set top box perubahan tv digital agar bisa menikmati tontonan hiburan, pendidikan dan berita informasi hal ini sebagian besar warga cukup kesulitan untuk mendapatkan set top box tersebut, tapi apakah pemdes Sukaharja empati terhadap keadaan sebagian warganya saat ini?. 

"Jika dinilai, Kegiatan Bimtek Pemdes Sukaharja Kecamatan Sindang Jaya  terkesan hanya untuk jalan jalan saja dan menghambur-hamburkan anggaran melakukan bimtek hingga keluar daerah," tuturnya.

Menurutnya, pemerintah Desa Sukaharja seharusnya lebih pokus terhadap masyarakat Desanya, 

Lebih baik, kata dia, Desa lebih fokus terhadap masyarakat secara langsung, gunakan anggaranya demi kepentingan masyarakat. Apalagi saat ini masih banyak warga yang belum memiliki Set top Bok karna perekonomian masyarakat saat ini sedang sulit

Masih tutur Nuryadi, baru baru ini kita sudah dikagetkan dengan kejadian yang diduga satu keluarga meninggal karna tidak bisa makan di kali deres sana akibat himpitan ekonomi, seharusnya pemerintah desa bisa berkaca dari kejadian itu, agar jangan sampai warga Desa Sukaharja mengalami kejadian seperti di kali deres yang saat ini ramai diberitakan dan menjadi perhatian publik."Ujarnya.

Pemerintah Desa Sukaharja, disarankan untuk lebih peka terhadap nasib masyarakat disaat perekonomian masyarakat saat ini sedang sulit, bukan melakukan kegiatan yang menghambur-hamburkan uang rakyat."Bimtek jadi terkesan adanya kegagalan dalam menyusun program kerja, sehingga dana untuk rakyat sia sia. 

Karena tak perlu hingga keluar daerah, jika ingin meningkatkan mutu Lembaga dan aparatur Desa, sedangkan materi yang disampaikan seharusnya sudah di dapat oleh aparatur desa dan lembaga ketika awal kepala desa menjabat sejak tahun 2019 sebagai bekal dalam bertugas untuk memahami tugas dan pungsinya masing-masing, Sebab kultur daerah dan masyarakat di setiap daerah berbeda, maka hasil bimtek terkadang juga tak relevan dengan masyarakat lokal kita," terangnya.

Nuryadi menegaskan, jika dibutuhkan bimtek guna menambah wawasan Lembaga dan aparatur Desa atau BPD sebaiknya koordinasikan terlebih dahulu dan mintalah narasumber atas rekom penunjukan dari dinas pemdes, untuk mendatangkan narasumber memberikan pelatihan di desa masing-masing. ini lebih efesien Biaya lebih hemat, itupun narasumber yang memang betul-betul ahli di bidangnya, sebab hanya membiayai beberapa saja, bukan yang terjadi sekarang selalu disetiap bintek kursi di dalam ruangan tidak pernah terisi penuh oleh peserta, bahkan dari pantauan kami terlihat beberapa peserta asik bermain HP. 

Jika, bimtek di luar tentunya akan mengeluarkan biaya yang besar selain perjalanan sewa kamar juga gedung. Kenapa tidak mendatangkan narasumber atau pelatihan bimtek saja? Tentunya lebih menghemat anggaran. Apakah bimtek ini hanya untuk ajang jalan-jalan?" tuturnya.

Nuryadi juga mengungkapkan bahwa pelatihan keluar daerah terkesan sebagai pelarian dari ketidakmampuan pengguna anggaran dalam menyusun program kerja baik secara fisik maupun pemberdayaan masyarakat, tutupnya.

Sementara itu Kepala Desa Suka harja H. Mulyadi Saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp,oleh jurnalis portal7.co.id Sampai berita ini diterbitkan kepala Desa Sukaharja belum merespon pesan singkat WhatsApp meski pesan singkat WhatsApp tersebut sudah beliau baca. 

(Hadi)