DPP LSM GEMPPAR: Bimtek Kepala Desa dan BPD Yang Digelar Bersamaan di Puncak Bogor dan Bandung Diduga Jadi Lahan Bisnis Oknum Pejabat
TANGERANG - Dewan Pimpinan Pusat, LSM Gerakan Masyarakat Pemantau Pengguna Anggaran Rakyat (GEMPPAR) menduga kegiatan bimbingan teknis (bimtek) kepala desa dan BPD yang dilaksanakan di luar daerah secara bersamaan hanya untuk mencari untung oknum pejabat tertentu saja.
"Berdasarkan hasil penelusuran kami, kegiatan bimtek diduga sudah menjadi lahan bisnis bagi para pejabat yang tidak bertanggung jawab," kata Sekjen DPP LSM GEMPPAR Nuryadi Kepada Portal7.co.id. Sabtu (26/11/2022)
Sebanyak 246 Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDesi) Kabupaten Tangerang, menggelar rapat kerja (raker) dengan tema ‘Membangun Sinergitas Menuju 100 Desa Mandiri Tahun 2023’, di Hotel Pesona Bamboe, Bandung, Jumat (25/11/2022).
Peningkatan kapasitas BPD Sebanyak 85 ketua BPD se kabupaten Tangerang, yang telah melaksanakan Pilkades serentak dan Pilkades antar waktu pada tahun 2021 yang dilaksanakan di hotel rizeen premiere puncak Bogor pada (23-26/11/2022)
Amat disayangkan bimtek yang diselenggarakan oleh BPMPD kab Tangerang di puncak dan APdesi di Bandung, kegiatan tersebut tidak melihat kondisi saat ini, pasalnya berdekatan dengan lokasi tersebut masyarakatnya sedang berduka akibat gempa harta benda bahkan nyawa menjadi korban,
Sedangkan BPMPD Kabaupaten Tangerang dengan bangganya dapat terlaksana bimtek di lokasi tersebut ketika disaat orang orang seantero Nusantara bahkan dunia sedang bahu membahu memberikan pertolongan dan membantu saudara kita yang sedang mengalami musibah, di mana hati nurani kita apakah mereka yang sedang menderita hanya sebagai tontonan di televisi saja? Ungkap Nuryadi sekjen DPP LSM GEMPPAR
Selain ajang bisnis, kata Nuryadi, kegiatan bimtek yang hanya menghabiskan anggaran saja, seperti diikuti sebanyak 246 para kepala desa di Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan di Bandung, dan 85 peserta ketua BPD yang telah melaksanakan Pilkades serentak dan Pilkades antar waktu pada tahun 2021 namun bimteknya baru dilaksanakan hari ini, terkesan hanya menghambur-hamburkan uang negara saja.
"Hasil bimtek-nya tidak berdampak positif terhadap tata kelola pemerintahan kampung atau Desa, dari tahun ke tahun begitu-gitu saja," kata Nuryadi.
Seharusnya, kata Nuryadi, bimtek tidak mesti keluar daerah, tapi cukup mendatangkan atau mengundang para pihak yang berkompeten ke Kabupaten Tangerang, kegiatan tersebut telah bisa dilaksanakan di daerah.
"Hasil pengalaman para pemerintah Desa yang telah ikut bimtek tiap tahun ke luar daerah, tidak ada ilmu dari bimtek yang diterapkan di kampung-kampung," sebut Nuryadi.
Buktinya, kata dia, partisipasi warga dalam perencanaan, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, masih menjadi masalah serius. Padahal, kegiatan bimtek menjadi andalan dinas pemberdayaan masyarakat, tapi belum menjadi solusi.
Parahnya lagi, kata Nuryadi, kegiatan bimtek sering kali dipaksakan, bahkan ADD belum keluar perintah bimtek sudah keluar.
"Patut diduga aksi pemaksaan tersebut dilakukan demi mengharap fee yang lebih besar untuk para oknum pejabat ber-otak kotor," imbuh Nuryadi.
"Kegiatan bimtek atau studi banding menjadi salah satu titik rawan korupsi dalam pengelolaan dana desa saat ini. Pemkab Tangerang seharusnya segera mengevaluasi proyek tersebut sehingga publik tidak beranggapan negatif," tambah Nuryadi.
Menurut Nuryadi, meskipun menelan anggaran besar dari ADD ataupun anggaran uang patungan dari para kades, kegiatan bimtek tersebut tidak akan bergejolak ke publik, karena peserta (perangkat desa) sangat diuntungkan, yaitu bisa bepergian (jalan-jalan) keluar daerah dibiayai dana desa atau dana lainya.
Nuryadi meminta kepada pihak terkait agar segera mengevaluasi kegiatan bimtek tersebut, idealnya tahun-tahun berikutnya jika-pun harus ada bimtek, kegiatannya diadakan di daerah saja. Tidak perlu keluar daerah selain studi banding untuk meningkatkan kapasitas untuk berbagi pengalaman dan menambah wawasan di daerah yang dikunjungi sehingga dapat diterapkan di daerah masing masing,"Tuturnya.
(HD)