Bertemu Ratusan Kepala Desa di Sumenep, Puan Minta Dana Desa Dikelola Secara Transparan

SUMENEP,- Mengakhiri kunjungan kerjanya di Jawa Timur, Ketua DPR RI bertemu dengan lebih dari 300 Kepala Desa di Kabupaten Sumenep, Kamis (3/3/2022) kemarin. Pertemuan tersebut digelar di Islamic Center Bindara Saod.

Dalam kesempatan tersebut, Puan hadir didampingi Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Nurcahyanto; Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta; Kepala BIN Daerah (Kabinda) Jatim Marsma TNI Rudy Iskandar serta Panglima Komando Armada II (Pangkoarmada II) Laksamana Muda (Laksda) TNI Iwan Isnurwanto serta Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi.

Dalam pertemuan tersebut Puan membahas perihal Dana Desa. Penanggulangan pandemi COVID-19 yang masih menyerap banyak anggaran hingga 2022 ini, menurut Puan, membuat penambahan jumlah Dana Desa masih belum mungkin dilakukan.

“Dalam dua tahun terakhir ini memang belum naik karena kondisi pasca Pandemi covid. Tapi insyaallah tahun depan, jika keuangan negara sudah lebih membaik, saya akan dorong Dana Desa pada 2023 mendatang nanti bisa kita naikkan lagi,” katanya.

Desa, menurut Puan, merupakan urat nadi Indonesia. Sebab, katanya, di desalah perekonomian, kehidupan sosial dan kebudayaan berada dan berkembang. “Desa, juga merupakan tempat yang berperan besar dalam menentukan pilihan apakah rakyat mau di bikin maju atau tidak,” katanya.

Tentu saja Puan tak hanya sekadar bicara. Sebab Kementrian Desa pernah berada dalam pengawasannya ketika ia menjabat sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Ia pernah dengan intensif mengikuti dinamika dan segala permasalahan yang terjadi pada 70 ribu lebih desa yang ada di seluruh Indonesia. “Permasalahannya itu banyak sekali. Dinamikanya pun beragam. Ada Desa yang pintar membuat APBDES, ada yang nggak pintar membuat APBDES. Ada yang dana desanya berhasil bikin jalan Desa. Ada yang jadi mushala, ada yang jadi poskamling, ada yang hanya jadi kandang ayam. Ada juga yang tidak jadi apa-apa uangnya,” kata Puan.

Pengelolaan Dana Desa yang baik, menurut Puan, juga akan bisa menumbuhkan apresiasi dan pernghargaan warga atas kepala desanya. “Kalau kepala desanya dekat dengan rakyat dan melakukan pembangunan nyata, rakyatnya, kalau ketemu dengan saya, pasti selalu membanggakan hasil kerja kepala Desanya. Di balai desa juga tercatat laporan penggunaan Dana Desa secara transparan. Di Sumenep begitu tidak? Harusnya begitu. Kalau kompak, desanya biasanya maju” kata Puan.

Puan berharap kepala desa-kepala desa di Sumenep dapat mengeksplorasi berbagai kemungkinan Pengelolaan Dana Desa secara produktif yang hasilnya bisa nyata dirasakan bersama oleh seluruh warga. “Misalnya membangun usaha Desa yang dikelola oleh koperasi warga dan hailnya dikembalikan lagi untuk warga,” katanya.

Dana Desa mulai dikucurkan oleh pemerintah pada 2015 berlandas pada UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang diberikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota. Alokasi pembelanjaannya difokuskan sebagai biaya penyelanggraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tahun 2022 ini, pagu Dana Desa yang ditetapkan pemerintah mencapai sebesar Rp68 triliun dan dialokasikan kepada 74.961 desa di 434 kabupaten/kota se-Indonesia.

Ketua Asosiasi Kepala Desa di Sumenep, H. Miskun Legiono, SE, mengatakan bahwa seluruh kepala Desa di Sumenep siap mendukung seluruh program pemerintah dan berharap kedatangan Puan kemarin menjadi pembuka bagi pejabat pusat lain untuk juga membuka komunikasi dengan para kepala Desa di Kabupaten Sumenep.

Merespon ucapan Miskun itu, Puan dengan mantap mengatakan harapannya yang ingin pertemuan pertama dengan para kepala Desa di Sumenep itu menjadi pembuka yang akan dilanjutkan dengan pertemuan-pertemuan lain.